Pimpinan OPD pada pelaksanaan sidang penetapan Perda.

KAIMANA, Cahayapapua.com— Pelantikan pejabat Eselon II maupun III dan IV pada lingkup Pemkab Kaimana belum ada tanda-tanda. Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma yang dikonfirmasi wartawan usai menghadiri sidang di DPRD, Jumat (29/9/2017) lalu, belum memberikan jawaban pasti tentang jadwal pelantikan seperti yang pernah disampaikan sebelumnya.

Orang nomor satu lingkup Pemkab Kaimana ini bahkan terlihat masih ragu dengan kemampuan para calon pejabat eselon setelah melihat hasil assessment jabatan tinggi pratama yang dilaksanakan tahun lalu, dimana dari ratusan peserta hanya 7 yang disarankan untuk menempati jabatan yang disediakan, terutama Eselon II.

Keraguan Bupati juga erat kaitannya dengan serapan anggaran Tahun 2016 yang menyisahkan Silpa sebesar Rp.128.266.734.660,90. Silpa yang mengalami peningkatan ini lanjut Bupati, sedikitnya menggambarkan kelemahan OPD dalam melaksanakan rencana strategis dan program kerja Tahun 2016, yang merupakan tahun pertama RPJMD periode 2016-2021. Tingginya Silpa ini akan menjadi tolak ukur baginya untuk menempatkan pejabat.

Untuk itu, sebelum sampai pada pelantikan pejabat, Bupati tegaskan akan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja OPD. Evaluasi dimaksud berkaitan dengan sejauhmana Pimpinan OPD telah mengimplementasikan rencana dan kegiatan yang sudah ada dalam DPA Tahun 2016, apakah benar telah menyelesaikan perencanaan yang strategis atau hanya sekedar menghabiskan anggaran, serta akan dilihat pula OPD mana yang memberikan sumbangsih Silpa terbesar pada tahun 2016.

“Kalau lihat Silpa yang naik dari tahun ke tahun, sebetulnya ini variable yang buruk. Apakah karena perencanaan yang tidak mantap atau memang sudah bagus, tetapi pelaksanaannya yang tidak jalan. Kita belum bicara soal impact, outcome dan benefid karena kelola anggaran itu tidak hanya sekedar bagaimana menghabiskan uang, tetapi apakah telah sesuai rencana strategis. Dengan Silpa 128 Miliar ini, kita akan melihat, dari 34 OPD ini, OPD mana yang memberikan sumbangsih Silpa terbesar. Ini akan menjadi evaluasi bagi saya dan Pak Wakil Bupati,” ujar Bupati.

Ditanya kepastian pelantikan, Bupati belum bisa memutuskan tanggalnya, karena harus kembali melakukan konfirmasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Bupati juga mengaku dilema karena dari ratusan pejabat yang mengikuti assessment jabatan tinggi pratama hanya 7 yang memenuhi syarat, sementara lainnya yang didominasi tenaga lokal, tidak masuk dalam kategori yang disarankan.

Disisi lain Bupati juga akui, kuatir akan mendapat penolakan jika karena kondisi yang ada, dirinya terpaksa mengambil tenaga dari luar. Untuk itu, evaluasi kinerja selama satu tahun lebih penyelenggaraan pemerintahan, akan dilakukan. Bupati bersama Wakil Bupati akan melihat siapa pejabat yang selama satu tahun tujuh bulan penyelenggaraan pemerintahan, telah benar-benar menterjemahkan RPJMD, serta mampu mengimplementasikan rencana strategis dan program kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Satu tahun tujuh bulan saya dengan wakil bupati menjabat, kami mau penyelenggaraan pemerintahan ini sukses, teristimewa bagaimana merealisasikan RPJMD yang sudah ditetapkan dalam Perda. Dalam RPJMD itu jelas menyangkut kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, apakah selama 1 tahun 7 bulan ini, pimpinan OPD sudah mampu menterjemahkan RPJMD dalam rencana strategis dan program kegiatan atau tidak. Ini yang akan kami evaluasi,” ujar Bupati. (isa)

Leave a Reply