Jumpa pers pernyataan pelantikan Pieters Konjdol sebagai ketua DPRPB yang digelar kemarin. Pieters akan dilantik pada 11 Februari mendatang.

Segel Kantor Segera Dibuka, Pieters Konjdol Dilantik 11 Februari

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Segel yang dilakukan secara adat di ruang sidang utama kantor DPR Papua Barat (DPRPB) segera dibuka. Pembukaan segel tersebut menyusul dikeluarkannya SK Menteri Dalam Negeri tentang pimpinan DPRPB atas nama Pieters Kondjol.

Ketua Fraksi Otsus, Yan Anthon Yoteni saat memberikan keterangan pers, Senin (8/2/2016), mengatakan SK tersebut merupakan respon pemerintah pusat atas tuntutan hak-hak orang asli Papua.

“Surat keputusan awal tentang ketua DPR Papua Barat atas nama Matheos E.Selano telah dicabut atau ditarik. Kami pengemban amanat masyarakat adat memohon kepada agar palang (segel) dibuka,” katanya.

Yoteni didampingi antara lain, Ketua MRP Provinsi Papua Barat (MRP-PB) Vitalis Yumte, Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma, dan Pieters Kondjol. Proses pembukaan segel akan dilakukan melalui prosesi adat yang akan dipimpin langsung oleh ketua MRP-PB.

“Tanggal 11 Februari, ketua DPRPB (Pieters Kondjol) akan dilantik. Akan hadir Menkopolhukam dan sejumlah petinggi partai Demokrat. SK ini adalah hadiah ulang tahun injil masuk di tanah Papua,” ujarnya.

Dikatakan, SK Mendagri yang baru soal ketua DPRPB telah melalui prosedur. Sehingga, ia menyarankan tidak perlu ada upaya hukum dari pihak-pihak tertentu.

“Kami jalan atas amanat Otsus. Hari ini adalah, ketua DPRPB. Besok dan kedepannya akan kita lihat lagi. Jadi, yang mau melawan keputusan partainya siap-siap terima ganjaran. Pelantikan akan dikawal oleh masyarakat adat,” ujar Yoteni lagi.

Yoteni mengemukakan, telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRPB, J. A. Jumame dan MRP-PB serta pemerintah daerah terkait rencana pembukaan segel dan agenda pelantikan.

“Kalau wakil dua dan wakil tiga tidak akan diakui sampai ada pengampunan adat. Saat ini, kita mendengar ketua satu saja. Pelantikan ketua DPRPB akan dilakukan di kantor dewan,” tuturnya.

Ketua MRP-PB, Vitalis Yumte mengatakan, pembukaan segel kantor akan dilakukan Selasa (9/2/2016) hari ini. Ia mengharapkan, pembukaan segel ini ikut menyudahi polemik berkepanjangan di internal DPRPB.

Menurutnya, persoalan DPRPB muncul karen antara kemauan partai demokrat dan tuntutan politik orang asli papua tidak sejalan. Sehingga, dengan pembukaan segel menjadi tanda penyelesaian masalah yang ada.

“Kami harapkan pimpinan partai demokrat dan parpol lain angkat hati, berpikir positif dan sudahi masalah yang ada. Sehingga fungsi utama DPRPB berjalan,” tuturnya.

Yumte menegaskan, persoalan ketua DPRPB bukan persoalan pribadi. Tetapi menyangkut eksistensi dan hak-hak orang papua dalam konteks kekhususan yang diberikan oleh negara.

Sebab lahirnya Undang-Undang Otsus merupakan upaya penyelesaian masalah yang terjadi di papua. Sehingga semua elemen yang ada di tanah papua harus taat dan tunduk pada amanat konstitusi tersebut.

“Jika tidak mematuhinya, kita ikut memperuncing status hukum dan politik Papua. Tidak perlu ada perlawanan atau ada upaya hukum. Kalau mau lawan, gugatlah Mendagri atau Presiden,” Yumte mengigatkan.

“Ingat, DPRPB ada di tanah Papua maka, akan berhadapan dengan kami. MRP-PB berkewajiban amankan perintah Otsus. Waktu yang ada ini dipakai untuk rekonsiliasi, mendudukan porsi masing-masing dan melahirkan regulasi terkait implementasi otsus,” Yumte menambahkan.

Ketua STIH Filep Wamafma menambahkan, penerbitan SK Pieters Kondjol telah melalui prosedur. Dan, mendapat pertimbagan matang Menteri Dalam Negeri.

Alasannya, aku Filep, SK ketua DPRPB terdahulu telah dibatalkan oleh DPP partai demokrat. Undang-Undang Otsus menjadi pertimbangan utama diterbitkannya SK ketua yang baru.

“Seharusnya, kita pertanyaan mengapa ada pelantikan tanggal 23 Desember. Karena SK tersebut tidak berlaku lagi. Bicara hukum, itu yang tersirat. UU Otsus itu jelas untuk memproteksi tindakan-tindakan yang memarjinalkan orang asli papua. Hari ini telah terjawab,” sebut Filep.

Filep menyatakan, SK Matheos Selano tidak berlaku. Sehingga, yang bersangkutan tidak pernah dianggap sebagai ketua DPRPB.
“Dimana bumi dipijak disitu langit dijinjing. Ini harus dipahami. Ketua DPRPB adalah langkah awal untuk memproteksi hak-hak orang asli papua,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pieters Konjol mengklaim duduk persoalan telah jelas. Yang akan perlu segera dilaksanakan kedepan adalah melakukan rekonsiliasi.

Ia menggimbau, kader-kader partai demokrat harus menghormati keputusan tertinggi partai. Masyarakat pun tidak terprovokasi Kami akan konsolidasi di internal dewan.

“Persoalan ketua DPRPB bukan persoalan pribadi. Sehingga ini menjadi perhatian bangsa. Ini menjadi pedoman sehingga yang ada di parpol harus menghargai hak orang asli papua,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN