Sejumlah mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12), menggelar aksi unjuk rasa terkait tewasnya tujuh warga sipil yang tertembak aparat keamanan di Paniai, Papua. Mereka menuntut penghentian kekerasan di tanah Papua dan meminta tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK atas terbunuhnya tujuh warga Papua tersebut. ANTARA FOTO

Segitiga Kekerasan di Tanah Papua

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

Oleh: I Ngurah Suryawan

Silang sengkarut kekerasan yang silih berganti tanpa henti terjadi di Tanah Papua bisa ditengerai disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu hal yang sering diungkapkan oleh para pengamat dan pemerhati Papua adalah “wajah Indonesia” yang hadir di Papua hanya tentara dan kekerasan. Kedua kata ini—tentara dan kekerasan—semakin melekat dalam ingatan penderitaan rakyat Papua karena tingkah polahnya yang merampas hak hidup rakyat Papua dengan berbagai cara. Sejarah penderitaan inilah yang mewarnai kerikil relasi orang Papua dengan negara yang kemudian terekspresikan dalam perasaan berbeda dan menjadi “bukan (bagian) Indonesia” dalam beberapa persoalan.


PENGARUH Indonesia memang tidak bisa dilepaskan di Tanah Papua. Selain migrasi para pendatang dari seluruh Indonesia, munculnya elit-elit Papua “berwajah dan bertingkah polah Indonesia” di birokrasi pemerintahan dan di tengah masyarakat menjadi salah satu dari pengaruh signifikan Indonesia yang tertanam di Tanah Papua. Pengaruh lainnya yang juga sangat penting adalah jaringan kekerasan yang menimpa rakyat Papua, dan secara perlahan namun pasti menciptakan “budaya praktik kekerasan” di tengah masyarakat. Kekerasan menyebar menjadi perilaku yang diterima begitu saja dan dianggap wajar oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hasil proses belajar melihat brutalnya negara dengan aparat kekerasannya terhadap masyarakat. Oleh sebab itulah, budaya praktik kekerasan akhirnya “membadan” (baca: melekat) dalam praktik keseharian kehidupan masyarakat.

Gejala inilah yang oleh Galtung (dalam Santoso, 2002: 183-184) disebut dengan “kekerasan budaya”. Kekerasan budaya mengacu pada aspek-aspek budaya, yaitu ruang simbolik keberadaan manusia, seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni, yang dapat dipakai untuk menjustifikasi atau melegitimasi (baca: mensahkan) kekerasan langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan budaya membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural menjadi terlihat, dirasakan, dan benar, atau setidaknya tidak salah. Seperti halnya ilmu politik yang berbicara tentang dua masalah yaitu penggunaan kekuasaan dan legitimasi penggunaan kekuasaan, studi kekerasan juga berbicara tentang dua masalah: penggunaan kekerasan dan legitimasi penggunaan kekerasan itu.

Galtung juga menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu: Pertama, kekerasan psikis dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pad pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak. Kedua, pengaruh positif dan negative. Sistem orientasi imbalan (reward oriental) yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria. Ketiga, ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia. Keempat, ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut structural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Kelima, disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsure sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan structural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan. Keenam, yang tamak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang personal maupun structural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi actual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang structural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feudal, atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Galtung dalam Santoso, 2002: 168-169).

 

Kekerasan Langsung dan Struktural

Praktik kekerasan yang terjadi di Tanah Papua membuat kita terus-menerus bertanya-tanya, salah satunya yaitu tentang apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari berbagai macam kekerasan itu? Praktik kekerasan sudah tentunya melibatkan empat hal yaitu peristiwa kekerasan itu sendiri, para aktor (pelaku kekerasan), struktur (sistem sosial, budaya, politik), dan unsur-unsur di tengah masyarakat yang dipergunakan untuk melegitimasi (mensahkan) praktik kekerasan tersebut berlangsung.

Di Tanah Papua persitiwa kekerasan tidaklah berdiri sendiri. Momen-momen tragedi kekerasan melibatkan para aktor, struktur yang mengakibatkan atau mendorong kekerasan berlangsung, serta argumentasi (alasan) yang dikonstruksi agar kekerasan tersebut berlangsung wajar dan terkesan memang bisa diterima terjadi di tengah masyarakat. Rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di Tanah Papua membuat kita kemudian bertanya-tanya tentang peranan dari para aktor, struktur kekuasaan, dan penjelasan-penjelasan yang mereka kontruksikan. Kesleuruhan inilah yang sepatutnya diperhatikan dalam membaca tragedi-tragedi kekerasan yang berlangsung silih berganti.

Terkhusus tentang kekerasan struktural, Galtung (dalam Santoso, 2002: 169) memperhatikan secara seksama hubungan yang terjadi antara aktor dan struktur yang terbentuk di tengah masyarakat. Ia kemudian mencoba menggabungkan analisis yang berorientasi pada relasi timbalik balik yang terjadi antara aktor dengan struktur. Menurutnya, antara aktor dan struktur harus ada interaksi yang seimbang. Kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperhatikan, sementara kekerasan struktural dianggap wajar. Namun, dalam suatu masyarakat yang dinamis, kekerasan personal bisa dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya dan salah, sementara kekerasan struktural dianggap tidak berbahaya dan wajar terjadi. Salah satu sebabnya karena mata dan pikiran kita dibuat tertutup dengan kekerasan struktural yang sudah wajar terjadi.

Galtung (dalam Santoso, 2002: 187-188) kemudian memunculkan teorinya tentang segitiga kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya sebagai citra. Kekerasan langsung merupakan suatu peristiwa; kekerasan struktural merupakan suatu proses yang naik-turun (aktor dan struktur); kekerasan budaya bersifat menjustifikasi atau mensahkan kekerasan dengan alasan-alasan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Segitiga kekerasan ini bisa berkembang saat masing-masing kekerasan saling berelasi (berhubungan) dan membentuk hubungan diskursif yang saling mempengaruhi.

Argumentasi dari Galtung secara tajam sebenarnya membuka mata kita untuk memperhatikan bahwa kekerasan personal/langsung tidaklah berdiri sendiri. Peristiwa kekerasan, dengan demikian juga tidak tunggal dan bebas dari berbagai kepentingan para aktor dan struktur kekuasaan, tentunya dengan berbagai macam dalih-dalih yang mereka konstruksi (berusaha bentuk). Konteks yang terjadi di Tanah Papua secara gamblang menggambarkan bagaimana peristiwa kekerasan—penembakan warga sipil, kontak senjata dengan kelompok bersenjata, dan kekerasan dengan warga sipil lainnya—melibatkan hal-hal penting tersebut. Memeriksa kembali jaringan kekuasaan dan kekerasan yang melibatkan aktor, struktur, dan dalih-dalih yang mereka ungkapkan di media massa sangatlah penting. Struktur kekuasaan yang “memainkan” peranan dalam peristiwa kekerasan memang tidak tampak dengan mudah, begitu juga dengan aktor-aktor kunci (penting) yang bermain di belakangnya. Terlebih kontruksi wacana (baca: perbincangan) yang kekuasaan kontruksikan untuk menandai peristiwa kekerasan yang berlangsung.

Konteks kekerasan yang terjadi di Tanah Papua sudah kenyang dengan dalih-dalih yang menyebutkan istilah “kelompok sipil bersenjata”, “kelompok separatis”, “Organisasi Papua Merdeka” (OPM), dan istilah lainnya yang (kemungkinan) akan diciptakan. Namun jika kita cermat dan tajam mengamati, dibalik penyematan tersebut, tidak satupun secara tuntas dibuktikan dan dituntaskan untuk dibasmi. Sementara di sisi lain, rangkaian kekerasan baru dan “cerita-cerita” tentang dalih-dalih lainnya terus-menerus diwacanakan. Jika menelisik lebih dalam, keberlangsungan/keberlanjutan (suistanable) kekerasan berjalan beriringan dengan pengembangan serta perbincangan yang dibuat seseram-seram mungkin—atau dalam istilah jamak yang sering dipergunakan di Papua adalah pembakaran—tentang “kelompok separatis” dan yang lainnya dalam media massa. Ujung dari penyeram-nyeraman kekerasan ini adalah membuat citra “rawan”, “bahaya” akan selalu menghantui Tanah Papua, dan oleh sebab itulah diperlukan “pengamanan” dan “diamakan” agar kenyamanan tercipta.

Akhirnya, bagi Galtung (2002:198), kekerasan dapat timbul di sudut mana pun dalam segitiga kekerasan langsung—kekerasan structural—kekrasan budaya dan dengan mudah disebarkan ke sudut-sudut lainnya. Dengan struktur penuh kekerasan yang terlembagakan dan budaya penuh kekerasan yang terinternalisasi (terdapat dalam budaya), maka kekerasan langsung juga cenderung menjadi terlembagakan, diulang-ulang, ritualistik, layaknya dendam yang turun-temurun. Dari teori segitiga kekerasan Galtung, dalam konteks Tanah Papua, kita bisa secara cermat dan kritis membaca tragedi-tragedi kekerasan. Peristiwa kekerasan, actor, struktur (kekuasaan) dan dalih-dalih (konstruksi wacana) adalah beberapa bagian yang sepatutnya kita periksa dan kritisi. Dengan demikian kita akan paham bagaimana kekerasan diciptakan, dikonstruksi, dan dilembagakan dengan tujuan menciptakan kekerasan-kekerasan selanjutnya.  ***

Artikel ini pernah dimuat di Cahaya Papua

 

 

 

Tinggalkan Balasan