Inspektur Pengawas Daerah Papua Barat Sugiyono. (Toyiban/Cahaya Papua)

Manokwari, Cahayapapua.com— Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat terancam sanksi pemecatan karena memiliki tingkat kehadiran sangat rendah.

Inspektur Pengawas Daerah Papua Barat Sugiyono di Manokwari, Senin, mengatakan, Majelis Kode Etik sudah menerima laporan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Saya belum memeriksa secara rinci laporan tersebut, karena baru masuk, yang jelas pasti ada yang harus dikorbankan,” kata Sugiyono.

Ia mengutarakan, ada beberapa ASN yang sudah bertahun-tahun tidak masuk kerja, namun yang bersangkutan masih menerima gaji secara rutin. Pemecatan harus dilakukan karena merugikan negara.

Sugiyono enggan menyebutkan, instansi tempat kerja sejumlah ASN tersebut. Pastinya jumlah mereka lebih dari satu orang.

“Kalau 10 kami belum tahu pasti, nanti saya cek dulu laporan yang sudah masuk kepada Majelis Kode Etik,” ujarnya lagi.

Terkait mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang kini sudah bebas dan kembali menjalani aktifitas sebagai ASN, pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negera (BKD).

“Kami menunggu petunjuk dari BKN, seperti apa prosesnya. Apakah sama dengan ASN yang lain kami menuggu jawaban,” sebutnya.

Ia menyebutkan, terkait pelaksanaan sidang kode etik saat ini pihaknya mengatur waktu, mengingat, pihak sedang fokus pada sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

“Nanti setelah sidang TPTGR selesai baru kami agendakan sidang kode etik. Disisi lain, bapak sekda selaku ketua Majelis juga masih sibuk dengan agenda lain, namun yang pasti segera,” pungkasnya. |Toyiban

Leave a Reply