Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Dedy S. May
Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Dedy S. May

Sejumlah Proyek Besar Belum Ditender

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari, Dedy Subrata May mendesak pemerintah Kabupaten menunda sejumlah proyek 2016 yang saat ini belum ditender.

Dihubungi Cahaya Papua, Senin (31/10), Dedy mengungkapkan, saat ini masih cukup banyak proyek-proyek besar tahun anggaran 2016 yang belum ditender. Penundaan harus dilakukan untuk mengurangi potensi masalah.

Dedy tidak hafal secara terperinci penyerbaran paket proyek tersebut. Rata-rata nilai proyek tersebut diatas Rp.500 juta dengan masa kerja antara 90 hari hingga 120 hari kerja.

“Proyek-proyek ini sudah tidak mungkin dilaksanakan tahun ini, karena waktu efektif kerja tahun 2016 tersisa 60 hari. Saat ini sudah 31 Oktober dan besok sudah tanggal 1 November,” kata dia kemarin.

Jika Proyek tersebut dipaksakan, Ketua DPC Partai Golkar Manokwari ini kuatir, pelaksanaanya tidak optimal karena tidak sesuai spesifikasi proyek yang diharapkan.

Dampak lain yang mungkin timbul menurutnya, akan adanya pembayaran yang tidak sesuai prosedur pelaksanaan kegiatan. “Atau jangan sampai anggaran sudah dicairkan 100 persen tapi pekerjaan belum selesai. Dari pada jadi masalah lebih baik dipending,” ujarnya lagi.

Dia berpandangan, persoalan tersebut bisa jadi timbul bukan karena faktor penunjang perusahaan. Melainkan, akibat manajemen pemerintahan yang telat dalam mengantisipasi persoalan.

Dedy berharap pemerintah daerah terbuka serta lebih tertib dalam menjalankan administrasi pemerintahan, termasuk terkait pelaksanaan program kerja fisik yang melibatkan pihak ketiga.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan proses tender seluruh proyek fisik secara baik. Proses tender harus dilaksanakan secara transparan.

Ia pun ingin pemerintah mempermudah pengusaha dari kalangan putra daerah, terutama terkait syarat-syarat kualifikasi perusahaan atau badan usaha yang mereka miliki.

“Kalau masalah alat-alat berat mereka bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki alat-alat berat tersebut,” katanya.

Bagi kontraktor nonputra daerah pemerintah harus membuat ketentuan kerjasama kepada perusahaan tersebut dengan kontraktor putra daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas pengusaha asli Papua. (IBN)

Tinggalkan Balasan