Kantor DPRD Manokwari.

Sejumlah Wakil Rakyat Manokwari Dilaporkan Mulai Lobi Proyek

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com- Jaringan Advokasi LSM Papua Barat mengaku menemukan sejumlah indikasi adanya anggota DPRD Manokwari yang gencar melobi sejumlah SKPD di Manokwari menjelang pembahasan APBD 2015.

Koordinator Jaringan Advokasi LSM Papua Barat Andris Wabdaron mengaku, oknum DPRD tersebut mencari proyek dengan cara bergerilya ke sejumlah pimpinan SKPD.

“Kami juga melakukan  cek informasi tersebut, dan memang ada indikasi cukup kuat, beberapa oknum anggota DPRD kabupaten Manokwari sudah mulai bergerilya,”kata Andris kepada Cahaya Papua, Rabu (17/12).

Menurut Andris, sejumlah oknum anggota DPRD tersebut juga sudah mengantongi DIPA sejumlah SKPD.

Bermodal DIPA, Andris menerangkan, oknum DPRD tersebut lalu menjalankan bertemu pimpinan SKPD untuk mendapat paket tertentu. Dengan kapasitas sebagai anggota DPRD, Andris menyebut, mereka punya daya tawar untuk mendapat proyek yang dilobi.

Setelah proyek lolos. Andris melanjutkan, sang oknum dengan dinas terkait kemudian membuat kesepakatan soal bonus bagi dinas terkait. Menurut Andris, dari sejumlah oknum anggota DPRD itu, sebagian memiliki perusahaan sendiri, namun nama mereka tidak tertera sebagai pemilik perusahaan yang mengajukan permintaan untuk mendapat proyek tertentu, tapi memakai nama tertentu keluarga atau orang dekat. “Jadi oknum anggota DPRD hanya bertugas sebagai juru lobi,” kata Andris.

Andris menambahkan ada juga anggota DPRD saat ini yang mengerjakan proyek di kota Manokwari secara langsung. Menurut Andris, ini perlu ditelusuri untuk mengetahui, apakah pekerjaan tersebut melalui mekanisme yang benar atau melanggar ketentuan perundangan-undangan.

Untuk itu Andris berharap GAPENSI, ASPAP dan KAPP Manokwari tidak tinggal diam terhadap kondisi ini, karena menurut informasi yang dia peroleh, data sejumlah paket proyek yang bakal dikerjakan tahun 2015 tidak disampaikan kepada rekanan dan asosiasi. “Ini akan berdampak pada pembagian paket-paket proyek yang tidak mengakomodir pengusaha di Manokwari, khususnya Pengusaha asli Papua,” katanya.

JAV berharap Inspektorat Kabupaten Manokwari memantau kondisi ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pimpinan SKPD. Sebab menurutnya, DPRD tidak bisa diandalkan untuk melakukan bagian ini.

“Kok dia yang main dia sendiri yang awasi. Inikan aneh, sama saja pencuri tangkap pencuri,” tuding Andris. “Kami akan kumpulkan bukti mengenai ini, sebab praktek ini melanggar Perpres 54/2012 tentang pengadaan barang dan jasa.”

Terkait hal ini, Ketua Fraksi Manokwari Hebat DPRD Manokwari Romer Tapilatu mengatakan, kemungkinan tindakan anggota DPRD Manokwari yang sudah mulai bergerilya ke setiap SKPD itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil reses yang dilakukan bersama masyarakat. Mereka berupaya untuk memasukan aspirasi masyarakat kedalam program kerja SKPD pada tahun anggaran 2015 mendatang.

“Jika gerilya itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil reses, itu bagus. Namun jika gerilya mereka dilakukan untuk memperoleh paket proyek di SKPD, menurut kami tidak boleh. Jika ada oknum anggota DPRD yang melakukan praktek semacam itu harus ditindak,” kata Romer. |TOYIBAN