Amus Atkana, Ketua KPU Papua Barat

Sekretaris KPUD Jangan Diganti Karena Motif Politik

MANOKWARI, Cahayapapua.comKetua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menekankan kepala daerah di sejumlah kabupaten yang baru dilantik tidak serta merta melakukan pergantian sekretaris di jajaran KPU.

Dia menegaskan, proses pergantian sekretaris baik KPU provinsi maupun kabupaten/kota harus dilakukan melalui prosedur. Diantaranya melalui rapat pleno KPU yang hasilnya diusulkan ke pemerintah daerah.

“Kalau KPU belum mengusulkan, kepada pemerintah daerah tidak bisa melakukan pergantian sepihak. Secara tegas, KPU menolak pergantian sekretaris KPU yang dilakukan secara sepihak,” kata Amus, Sabtu (20/2/2016).

Dia menjelaskan, mekanisme pergantian sekretaris KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Aturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja kelembagaan.

Menurut Amus, aturan tersebut menjelaskan soal waktu pengusulan dan waktu pergantian sekretaris baru di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, yang ditambah dalam Surat Edaran KPU Nomor 234 Tahun 2015.

“Sekretaris di tingkat provinsi tidak bisa digantikan oleh siapapun karena, jabatan ini selevel esselon II yang diganti melalui lelang jabatan,” kata dia menambahkan.

Pergantian pejabat pasca Pilkada dilatarbelakangi balas budi politik atau balas dendam politik. Amus mengemukakan, pasca pelantikan berhembus kencang isu pergantian sejumlah sekretaris KPU.

“Walaupun pegawai daerah, sekretaris KPU itu bertanggungjawab terhadap sekretaris jenderal KPU RI. Sehingga tidak bisa diganti oleh sekelompok atau kepentingan tertentu,” tuturnya.

Amus menambahkan, pemerintah daerah yang akan menyiapkan tahapan persiapan pilkada dilarang keras melakukan pergantian sekretaris KPU.

Ada lima daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2017 mendatang. Diataranya, kabupaten Maybrat, Tambrauw, Kota Sorong dan kabupaten Sorong serta Provinsi Papua Barat.

“Tidak boleh dilakukan pergantian ketika tahapan (pilkada) akan berjalan. Jika diganti secara sepihak, KPU punya kewenangan untuk pleno penolakan,” imbuh Amus. |RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN

Tinggalkan Balasan