Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni, T. W. Taborat

Seleksi Anggota MRPB Syarat Pendidikan Dinilai Berat

BINTUNI, Cahayapapua.com— Sudah sepekan lebih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni membuka seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. Dari beberapa peminat yang sudah memasukan berkas administrasi, semuanya tidak memenuhi syarat minimal pendidikan yang ditetapkan oleh panitia provinsi yakni serendah-rendahnya S1.

Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni T. W. Taborat, Jumat (10/3), mengakui bahwa syarat minimal pendidikan yang sudah ditetapkan oleh provinsi ini membuat kendala dalam mencari sosok tokoh adat dan tokoh perempuan yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi di provinsi. Hal ini menurutnya juga dikeluhkan masyarakat adat Bintuni, karena syarat ini sedikit memberatkan bagi peminat.

“Jadi memang beberapa yang mendaftar dari syarat pendidikannya kurang. Syarat utama untuk MRP PB pendidikan minimal S1. Beberapa waktu lalu kantor Kesbangpol juga didatangi oleh masyarakat yang mempertanyakan kenapa syarat pendidikan minimal S1. Lalu saya menjawab aturan tersebut dibuat oleh provinsi. Kami hanya menjalankan,” kata Taborat  di Kantor Bupati, Sp 3, Distrik Manimeri.

Dikatakan, jika nanti sampai pada batas akhir waktu pengembalian formulir pendaftaran, masih juga belum ada yang memenuhi syarat pendidikan, pihaknya akan melaporkan ke panitia seleksi provinsi untuk meminta petunjuk lebih lanjut.

“Kami akan minta toleransi syarat pendidikan ke provinsi, mungkin bisa dikasih turun syarat pendidikannya minimal SMA. Karena selain syarat pendidikan minimal S1, calon anggota MRP juga bukan ASN (Aparatur Sipil Negara),” katanya.

Karena belum ada yang memenuhi syarat, Kesbangpol kembali memberikan informasi melalui apel gabungan agar pegawai negeri sipil (PNS) bisa membantu menyebarkan informasi tentang seleksi calon anggota MRP Papua Barat. Dengan penekanan syarat minimal pendidikan S1.

“Jadi saya berharap kepada rekan-rekan bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang mau mengikuti seleksi untuk duduk dalam MRP Papua Barat, pendidikan minimal S1,” katanya lagi.

Sementara itu, kebutuhan perwakilan masing-masing kabupaten harus bisa menempatkan satu orang tokoh adat dan satu orang tokoh perempuan. Sedangkan untuk tahapan seleksi ini, Kesbangpol kabupaten harus bisa mengirim lima orang dari tokoh adat dan lima orang dari tokoh perempuan total 10 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi.

“Dua minggu lalu sudah ada sosialisasi dari provinsi, kemudian sudah ada yang mendaftar dan kami hanya mengecek syarat administrasi dan kesehatan. Setelah itu kita ajukan ke bupati untuk mendapat rekomondasi mengikuti seleksi tingkat provinsi. Dari setiap kabupaten akan diseleksi, perwakilan dari setiap kabupaten tokoh adat 5 orang, tokoh perempuan 5 orang, nanti akan dikirm ke provinsi lalu diseleksi lagi ditingkat provinsi,” pungkasnya. (ART)

Tinggalkan Balasan