Kantor-Gubernur-Papua-Barat.

Seluruh SKPD Belum Miliki Data Sektoral

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Seluruh (46) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memiliki data sektoral.

“Baru 14 yang sudah mengumpulkan data dari 46 SKPD. Bisakah dibuatkan data base. Ini bukan tanggungjawab Bappeda. Tapi tanggungjawab semua SKPD,” kata Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Isak Hallatu, Selasa (29/9/2015).

Hal itu terkuak dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan dan pelatihan infrastruktur data spasial kerjasama Bappeda dan WWF.

Menurut Isak Hallatu, data di Papua Barat tidak menunjukan perubahan perkembangan daerah yang signifikan, seperti tingkat kemiskinan dan angka kesakitan yang masih tinggi. Juga aksesibilitas kemudahan akses barang dan jasa.

“Tahun 2016 seluruh SKPD buat data base sektor per kegiatan. Dananya kegiatan mungkin bisa usulkan satu miliar rupiah. Ada perguruan tinggi dan BPS bisa membantu,” ujarnya.

Dia mengatakan, data Papua Barat dalam angka yag dirilis BPS diterima dan hanya disimpan begitu saja oleh SKPD. Tidak dibaca dan dipahami.
Jika data ini terhimpun baik maka sistim data base baik. Data menjadi input semua dokumen perencanaan, mulai dari RPJP RPJMD RKPD Renja Renstra dan RKA.

“Justru itu kalau Bappeda coret jangan marah. Bappeda punya tugas asistensi. Data juga harus dipakai dalam pemecahan masalah. Data harus menjadi sebuah pengetahuan yang penting,” tuturnya.

Data base sektor atau data sektoral yang baru terkumpul dalam forum data ini baru dua SKPD yakni Badan Diklat dan pelatihan 38% dan Inspektorat 11 % sisanya masih nol.

“Kalau tahun ini tidak terhimpun datanya. Kalau kurang data proses pembangunan di Papua Barat bisa mengalami perlambatan,” ujar Halatu lagi.
Sekretaris Daerah, Nathaniel Mandacan saat menyampaikan sambutan gubernur, mengatakan, tanpa data arah pembangunan akan tidak tepat sasaran.

“Salah prioritas, salah kebijakan dan rentan pemborosan anggaran. Sehingga arah pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat tidak berjalan tertib dan efesien,” katanya.

Sekda menambahkan, keberhasil pembangunan harus dilakukan dengan basis data yang akurat. Data juga menentukan sasaran program dan meningkatkan profesionalisme serta kinerja kedepannya. |RASYID FATAHUDDIN