Ketua Panwaslu Kaimana Ibnu Mas'ud bersalaman dengan anggota KPU usai pembacaan keputusan sengketa Pilkada yang meloloskan Matias Mairuma – Ismail Sirfefa sebagai pasangan calon Pilkada Kaimana.

SENGKETA PILKADA KAIMANA: Bawaslu Tegaskan KPU Patuhi Keputusan Panwaslu

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com Badan Pengawas Pemilu Papua Barat menegaskan bahwa keputusan Panwaslu Kaimana yang meloloskan pasangan Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa terkait sengketa Pilkada di daerah tersebut wajib dipatuhi KPU Kaimana.

Dalam musyawarah antara Panwaslu, pemohon yakni pasangan calon kandidat Matias Mairuma-Ismail Sirfefa serta termohon KPU Kaimana Senin (7/9/2015), Panwaslu mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan minta KPU mengakomodir Matias-Ismail sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Kaimana tahun ini.

“Putusan musyawarah sah. Itu putusan sengketa, bukan rekomendasi karena sudah diputuskan dalam musyawarah sengketa sehingga wajib dilaksanakan,” tegas Ketua Bawaslu Papua Barat Alfredo Ngamelubun kemarin.

Dia mengatakan, jika dalam musyawarah sengketa tidak terdapat kesepakatan antara pemohon dan termohon maka Panwaslu yang berhak memutuskannya. “Sudah ada fatwa MA (Mahkamah Agung) kalau permohoan pemohon diterima, maka pemohon dalam hal ini KPU tidak dapat mengajukan banding ke PTUN lagi. Kalau permohonan pemohon diterima, langsung dilaksanakan oleh KPU,”imbuhnya.

Menurut Alfredo, Panwaslu Kaimana tidak pernah mengeluarkan satupun rekomendasi yang berkaitan dengan pembatalan pencalonan pasangan Matias-Ismail saat proses pendaftaran calon berlangsung.

Diakui Alfredo, ada perbedaan soal keterangan tempat lahir antara Ijazah dan KTP milik bakal calon bupati, Matias Mairuma. Di Ijazah tertulis Ia lahir Tual, Maluku Tenggara sementara di KTP, tertulis Kaimana, Papua Barat.

Menyangkut persoalan itu, Alfredo menilai KPU semestinya jujur serta transparan. Sebab, lembaga pendidikan terkait telah memberikan keterangan bahwa terdapat kesalahan penulisan mengenai tempat lahir yang tertera pada ijazah Matias. “Harus dibicarakan terbuka jangan setengah-setengah,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana secara terpisah mengatakan, KPU Kaimana selalu berkoordinasi dengan Panwaslu, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi, perbaikan berkas tahap satu dan kedua hingga pembuktian dokumen pasangan kandidat bupati terkait perbedaan tempat lahir.

“Pasangan MANIS tidak melakukan perbaikan sehingga KPU memutuskan bahwa pasangan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan,” kata Amus.

Amus mengemukakan, keputusan KPU merujuk pada rekomendasi Panwaslu. Sebab pada proses verifikasi berkas dan dokumen pencalonan melibatkan Panwaslu.

Digugurkannya pasangan MANIS bukan keputusan sepihak yang dilakukan KPU. Hal itu sampaikan sesuai bukti rekomendasi dan berita acara. Amus pun bersikukuh bahwa hasil musyawarah sengketa hanya sebuah rekomendasi, sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan.

“Didalam PKPU maupun peraturan Bawaslu itu bukan keputusan. Itu (hanya) rekomendasi Panwaslu sehingga bisa dilaksanakan, juga bisa tidak dilaksanakan,” ujarnya lagi.

Menyusul putusan Panwaslu Kaimana, KPU akan melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut dan menyampaikan kepada KPU RI dengan tembusan ke Bawaslu RI.

Menurutnya, tidak serta merta Panwaslu dapat mengeluarkan rekomendasi. “Kami menilai rekomendasi itu terlalu dini dikeluarkan,” tegasnya. |RASYID FATAHUDDIN | EDITOR : TOYIBAN