Dari kanan Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi , Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljoyo di Pelabuhan Wasior, Selasa (5/4/2016). DPR Papua Barat menyatakan memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2016, serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat baru mencapai 30 persen dari total pagu anggaran Rp. 1,2 triliun lebih.

Serapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat Baru 30 %

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2016, serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum masih sangat rendah, hanya mencapai 30 persen dari total pagu anggaran yang dikelola senilai Rp.1,2 triliun lebih.

Anggota Komisi C DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengatakan, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum kembali mendapatkan tahabahan pagu anggaran sebesar Rp.200 miliar lebih.

“Dead line waktu lebih kurang 90 hari (3 bulan) apakah mampu menyerap semua anggaran tersebut? Bagi kami ini perlu mendapatkan perhatian khusus gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah. Untuk memberikan penekakan,” kata Sanusi, Kamis (15/9/2016)

Kata Sanusi, penekakan khusus tersebut harus ditujukan kepada kepala dinas. Pasalnya, yang bersangkutan sering meninggalkan tempat tugas.

Kondisi ini berdampak terhadap pelaksanaa program dan kegiatan pada dinas yang dipimpin termasuk menghambat proses hearing (rapat dengar pendapat) yang diagendakan Komisi C sebagai mitra.

“Barangkali dia (kepala dinas, red) merasa dekat dengan gubernur dan wakil gubernur sehingga mengabaikan hearing yang ada di DPR Papua Barat,” ujar politikus PKB ini.

Menurut Sanusi, waktu yang mepet sulit untuk dilakukan rasionalisasi anggaran maupun program pada dinas pekerjaan umum. Ia mengemukakan, banyak program yang akan dimunculkan pada Tahun Anggaran 2017.

“Apalah artinya penambahan anggaran yang besar. Kita lihat juga dalam dokumen anggaran, masih banyak kegiatan yang bersifat perecanaan, kapan pelaksanaan fisiknya. Pasti akan dimunculkan pada tahun anggaran berikutnya,” ujar politikus asal PKB ini.

Sanusi menambahkan, kinerja rendah pada dinas pekerjaan umum diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan dan pegawai sehingga ada perbaikan di tahun-tahun yang akan datang.

“Mungkin dari sisi kepegawaian perlu ditambah jumlahnya. Atau perlu dibuatkan regulasi baru dalam rangka memekarkan dinas PU menjadi beberapa lembaga seperti yang ada di daerah lain. Karena tiga bidang (bina marga, cipta karya, dan pengairan) ini mengelola anggaran 1 triliun lebih,” pungkasnya. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan