Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

SK Pimpinan DPR Papua Barat Disebut Terganjal

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan definitif DPR Papua Barat terhalang oleh surat dari Labki.

“Dari informasi yang kami peroleh, saat ini proses pengeluaran SK dari Depdagri terhambat, karena ada surat dari Labki, yang meminta pelantikan pimpinan definitif DPR PB ditunda dahulu,” kata seorang pengamat hukum, Julius Corneles Manupapami di Manokwari, Kamis (19/11/2014).

Terkait hal tersebut, Julius menilai proses pelantikan harus dilaksanakan. Ia menilai Robert Melianus Nauw, calon ketua DPR Papua Barat dari Demokrat, periah kursi terbanyak di DPR PB telah dilantik bersama 44 anggota DPR lainnya. Saat ini ia pun telah ditetapkan sebagai pimpinan definitife.

Menurut Julius, pengambilan sumpah janji sembilan anggota DPRPB yang berstatus terdakwa, yang kala itu dipandu ketua pengadilan Tinggi mengacu pada dua azas yakni asas hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

Saat ini putusan Mahkamah Agung belum keluar atas upaya hukum yang ditempuh oleh Robby Nauw bersama anggota DPR PB lain yang juga terseret kasus Rp 22 miliar ditahun 2012 silam.

Baginya, jika proses pelantikan pimpinan definitif DPR PB tidak dilaksanakan ditengah putusan MA yang belum jelas kapan akan dikeluarkan, hal itu menurut dia, akan mempengaruhi agenda daerah, salah satunya proses pembahan APBD induk tahun 2015.

“Harus dipertimbangkan bahwa mereka punya hak asasi dan pimpinan definitif harus memimpin rapat paripurna APBD 2015. Karena tidak mungkin anggota DPR periode yang lama dapat mengesahkan APBD 2015,” sebutnya.

Lebih lanjut Julius mengatakan, masyarakat harus berfikir bahwa pelantikan harus segera dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu putusan Mahkamah Agung. Jika memang MA kelak memutuskan mereka bersalah dan memvonis kurungan, biarkan partai yang bersangkutan yang melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu).

Menurutnya, lembaga yang bernama Labki itu adalah lembaga yang tidak jelas.
“Dia punya kantor dimana, dan bagaimana aktifitasnya. Kok Depdagri bisa dengar,” imbuhnya.

Sebagai praktisi hukum, ia menilai, Robby Nauw masih memiliki hak untuk duduk sebagai anggota DPR dan memimpin DPR hingga ada putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Sebab selama belum ada putusan dari MA maka perkara ini belum final.

Terpisah, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengaku, LP3BH telah melayang surat ke KPK terkait status yang disandang Robby Nauw bersama anggota DPR PB yang juga masih bermasalah.

LP3BH juga telah menyurat ke Kemendagri. Bahkan secara pribadi dirinya telah menyurat kepada Dirjen Otonomi Daerah, dan menerangkan bahwa pimpinan DPR PB yang telah ditetapkan bermasalah. “Karena berstatus terdakwa,” tegasnya.

Selanjutnya, soal dilantik atau tidaknya Robby Nauw menurutnya kewenangan Kemendagri.

Warinussy menambahkan ada lembaga lain yang juga menyurat dan memberikan masukan yang sama dengan yang telah disampaikan LP3BH. Bagi Warinussy itu adalah hak setiap warga negara dalam untuk mengontrol proses pemerintahan.

Terkait kasus yang menyeret Robby Nauw dan anggota DPR lainnya itu, pria lulusan hukum pidana ini memprediksi MA akan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Papua. Bahkan menurutnya MA akan mengeluarkan putusan lebih berat dari putusan PT. |TOYIBAN

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan