KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PAPUA BARAT, ABIA ULLU.

Skema 90:10, pembagian dana Otsus Papua Barat dimulai Maret

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pencairan dana Otonomi Khusus atau Otsus tahap pertama tahun 2018 bagi Provinsi Papua Barat, pada Maret mendatang akan dilakukan dengan menggunakan skema baru.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Maret pencairan tahap pertama harus sudah dilakukan. Kalau tidak, akan berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan dan laporan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu, di Manokwari, Senin.

Dia menjelaskan, pembagian dana Otsus antara provinsi dan kabupaten/kota di daerah tersebut mulai tahun ini akan menggunakan skema baru yakni 90:10. Sebanyak 90 persen dari Rp.2,4 triliun dana Otsus yang diterima Papua Barat akan diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah kabupaten/kota dan 10 persen sisanya dikelola pemerintah provinsi.

“Itu sudah menjadi janji bapak gubernur dan wakil gubernur pada masa kampanye. Tahun ini janji itu direalisasikan,” kata Abia.

Menurutnya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan telah mengeluarkan peraturan gubernur sebagai payung hukum atas peneraman skema baru ini. Skema baru akan diterapkan pada pencairan tahap pertama tahun 2018.

Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah kabupaten kota memperoleh bagian 70 persen. 30 persen dana Otsus dikelola pemerintah provinsi.

Pemberian dana dan kewenangan lebih besar kepada kabupaten/kota dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan gubernur untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah, terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua selaku sasaran dalam program Otsus.

Menurut dia, pengalokasian dana lebih besar ke daerah-daerah tersebut tidak mengganggu perencanaan anggaran atau penambahan beban bagi pemerintah provinsi.

“Memang beberapa urusan seperti SMA kini dilimpahkan ke Pemprov, itu tidak berpengaruh. Saya yakin bapak gubernur bersama wakil sudah membuat perhitungan matang,” ujarnya lagi.

Mulai tahun ini, lanjut Abia, pengawasan pengelolaan dana Otsus akan diperketat. Sehingga tujuan kebijakan gubernur tersebut terealisasi secara baik.

“Jangan senang dulu, hati-hati, anggaran bertambah berarti tanggungjawab juga bertambah. Kami akan meminta laporan penggunaan anggaran secara periodik,” pungkasnya.|TOYIBAN

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: