Kepala Divisi Formalitas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didik S. Setyadi.

SKK Migas dorong Pemprov segera selesaikan Raperdasus DBH Migas

AMBON, Cahayapapua.com— Pemerintah Daerah  Provinsi Papua Barat diminta untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi. 

Kepala Divisi Formalitas, Satuan Kerja Khusu Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didik S. Setyadi mengatakan pemerintah telah mengakui keberadaan masyarakat adat.

Hal ini menurutnya ditegaskan pada beberapa produk hukum yang telah ditetapkan seperti Undang -Undang Otonomi Khusus, Undang -Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bag i pembangunan untuk kepentingan umum.

“Tinggal bagian pemerintah daerah didorong supaya bisa cepat. Dalam kesempatan beberapa kali ketemu Wakil Gubernur Papua Barat, bapak (Mohamad) Lakotani, saya bilang ke beliau pak Perdasus, Perdasus, Perdasus. Tolong tahun 2017 ini Raperdasus bagi hasil digolkan,” kata Kepala Divisi Formalitas saat diskusi panel di kegiatan Media Gathering, SKK Migas – KKKS bersama media wilayah Papua- Maluku, di Ambon, Senin (7/8).

Dikatakan, apabila Raperdasus tersebut tidak juga diselesaikan dan disahkan, akan berdampak pada masyarakat setempat yang  tidak kunjung menikmati apa yang menjadi haknya sesuai pembagian. Pasalnya di tahun 2021 dana alokasi khusus ke Papua akan berkurang karena penghitungan dana bagi hasil 70 persen turun.

“Karena ini mumpung masih 70 persen bagiannya diberikan ke daerah agar diatur dengan baik sampai masyarakat bawah. Sehingga masyarakat pikirannya tidak palang, palang, palang terus,” katanya.

Untuk itu, Didit berharap kepada seluruh instansi terkait mulai dari pusat hingga daerah bersinergi dan terus berkoordinasi guna menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Didit juga menjelaskan bahwa hukum adat haruslah ditindak lanjuti, dengan memetakan masyarakat adat, batas-batas wilayah adatnya, dan luasannya yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Dia mengatakan jika dituangkan dalam Perda atau Perdasus, didalamnya juga harus dijelaskan nominal uang ganti rugi hak ulayat apabila ada investasi yang masuk ke Papua.

“Bagaimana sistem uang ketuk pintunya, bagaimana hitung-hitungannya, bagaimana sistem pelepasan tanah adatnya, bagaimana mekanisme kalau ada tumpang tindih?” kata Didit menjelaskan.

Dia juga mengaku bingung dengan hukum adat tersebut, karena setiap daerah akan berbeda jumlah nominal uang ganti rugi hak ulayatnya. Hal ini karena belum ada kepastian dasar hukumnya.

“Kita harus menghormati masyarakat adat, tapi kita juga harus memakai edukasi bahwa kalau masyarakat adat tidak kita arahkan sedemikian rupa, kedepan sumberdaya alam tidak menjadi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (art)

Tinggalkan Balasan