Media gathering SKK Migas - KKKS bersama media Papau dan Maluku, di Ambon, Senin.

SKK Migas: Keputusan pembayaran hak ulayat Suku Sebyar ada di pemerintah pusat

AMBON, Cahayapapua.com— Kepala Divisi Formalitas, Satuan Kerja KhusuS Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didik S. Setyadi mengatakan persoalan penyelesaian pembayaran uang buka pintu atau hak ulayat bagi suku Sebyar menjadi keputusan pemerintah pusat.

“Saya rasa terkait pertanyaan ini, bagaimana keputusannya, ada didalam keputusan di level yang lebih tinggi di pemerintah,” kata Didik menjawab pertanyaan wartawan Cahaya Papua, mengenai keputusan pemerintah pusat soal penyelesaian pembayaran uang buka pintu bagi Suku Sebyar, yang apabila tidak kunjung diselesaikan dapat mengganggu aktivitas pengembangan proyek LNG Tangguh Train 3, di kegiatan Media Gethring, SKK Migas – KKKS bersama media wilayah Papua- Maluku, di Ambon, Senin (7/8).

Didik mengakui bahwa memang telah terjadi kesepakatan antara masyarakat adat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat terkait ganti rugi ini. Dalam kesepakatan tersebut pemerintah bersedia memberikan uang ganti rugi hak ulayat persumur Rp. 10 miliar.

Sementara Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw bulan lalu di Bintuni mengatakan pemerintah pusat belum memberikan jawaban yang jelas soal permasalahan ini.

“Saya sudah menyurat kepada Kementerian ESDM dan juga SKK Migas. Mantan gubernur juga sudah menyurat. Kita menunggu surat balasan, sampai hari ini belum ada,” kata Bupati Kasihiw.

Bupati mengatakan ada sekitar Rp. 32,4 miliar yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dan apabila tidak kunjung diselesaikan bisa berdampak pada proses-proses pengembangan pembangunan Train 3 yang saat ini dalam masa persiapan pembangunan.

Kasihiw juga menegaskan bahwa dirinya telah kembali berkoordinasj dengan gubernur terpilih supaya perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah pusat ini segera ditindaklanjuti.

“Saya juga sudah menyampaikan kepada bapak gubernur untuk menyurat sekali lagi. Bapak gubernur menyurat dan saya juga menyurat untuk ke dua kali, supaya minta ketegasan dari pemerintah pusat,” ucap Bupati.

Diberitakan sebelumnya, persoalan ganti rugi tanah adat masyarakat suku Sebyar juga pernah disampaikan secara langsung oleh Bupati Piet kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan, saat keduanya memenuhi undangan BP Tangguh di Site Tangguh LNG, Teluk Bintuni, Februari lalu.

Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang mewakili masyarakat telah menyampaikan kepada Menteri ESDM agar pemerintah pusat memperhatikan urusan masyarakat adat, sehingga proses pengembangan train 3 bisa berjalan dengan lancar, tanpa ganjalan.

“Saya sampaikan kepada bapak menteri, kami masyarakat dan pemerintah daerah memohon agar pemerintah pusat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat ini.

Agar pembangunan Train 3 dapat berjalan dengan baik dan sukses. Serta terkait juga dengan pengembangan kawasan industri khusus yang nantinya kearah pembangunan pabrik pupuk agar dapat berjalan dengan baik. Bapak menteri memberikan respon yang sangat baik, bahkan beliau katakan pak bupati, pak wakil, saya tunggu suratnya,” kata Piet saat itu. (art)

Tinggalkan Balasan