Site LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

SKK Migas Tanggapi Protes Ketua MPRB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Menanggapi pemberitaan media lokal di Papua Barat terkait pernyataan ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB), Vitalis Yumte, yang melakukan walk out dari pertemuan sebagai bentuk protes pada saat digelar pertemuan bersama MRP-PB dengan SKK Migas, akhir September lalu.

Kabag Humas SKK Migas , Elan Biantoro mengatakan, SKK Migas bukanlah lembaga yang berwenang mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. “Wewenang SKK Migas adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” kata Elan melalui siaran pers yang diterima Redaksi Cahaya Papua, Senin (5/10/2015).

Dikatakan Elan, alokasi dana dana bagi hasil migas tidak melalui rekening SKK Migas akan tetapi langsung masuk kas negara. Pembagian dana bagi hasil ini kemudian dilakukan oleh pemerintah.

Dengan mengacu kepada Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah serta undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

“Sekali lagi SKK Migas dan KKKS bukanlah lembaga yang berwenang dalam hal pembagian ini,” tulis Elan.

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan pada 30 September lalu, dirancang dengan baik yaitu untuk mengenalkan industri hulu migas kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Papua Barat, MRP-PB serta pimpinan DPRD Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan penerbitan perdasus Dana Bagi hasil Migas. Sehingga manfaat kehadiran industri hulu migas benar-benar dapat dirasakan oleh daerah penghasil dan masyarakat sekitar daerah operasi,”tuturnya.

Elan menambahkan, dukungan dari semua elemen termasuk MRP-PB sangat diperlukan oleh SKK Migas – KKKS dalam keberlangsungan industri hulu migas dimasa depan.

Sebelumnya, Vitalis Yumte mempertanyakan, apakah hasil dari migas untuk pemerintah daerah, SKK Migas, pemerintah pusat. Atau untuk siapa?

Ia menyatakan Sumber Daya alam minyak dan gas yang diambil dari kabupaten Teluk Bintuni, Kota Sorong, Fakfak dan daerah penghasil migas lainnya di Papua Barat. Namun rakyat pemilik hak ulayat masih hidup menderita.

Langkah walk out yang diambil tersebut sebagai langkah protes terhadap SĶK MIGAS yang selama ini dinilai tidak jelas dalam pengelolaan DBH. |RASYID FATAHUDDIN|BUSTAM