Kantor-Gubernur-Papua-Barat.

SKPD Belum Kelola Data Pembangunan Secara Maksimal

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi mendorong perangkat daerah, baik secara mandiri maupun terintegrasi untuk memanfaatkan kecangihan teknologi dalam menghimpun dan mengorganisasi data sebagai acuan pembangunan daerah.

Gubernur menyatakan sampai saat ini perangkat daerah belum mengelola data secara maksimal dan akurat untuk menunjang pembangunan daerah padahal data sangat bermanfaat sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan, pengawasan dan evaluasi.

Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan, menyampaikan pesan gubernur tersebut dalam pembukaan sosialisasi pemanfaatan data statistik perencanaan pembangunan dan pelatihan infrastruktur data spasial oleh badan perencanaan pembangunan daerah Papua Barat di hotel Aston Niu Manokwari, kemarin.

Mengacu pada pasal 31 UU 25/2004, gubernur menyebut, data adalah keterangan objektif dan suatu fakta dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif maupun gambaran visual yang didapat melalui observasi maupun yang sudah terkumpul dalam bentuk percetakan atau perangkat lainnya.

Sementara informasi adalah data yang diperoleh secara interprentasi yang diperoleh melalui fakta. Ketersediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat ditunjang ketersediaan sumber daya manusia yang mampu memahaminya.

Mengacu pada penjelasan tersebut, gubernur menekankan bahwa tidak semua data bisa digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan. “Data yang layak harus berkualitas yaitu dapat diandalkan dan bermanfaat, harus tepat waktu, relevan, objektif, presentatif dan mengandung sedikit kesalahan,” tegas gubernur.

Pembukaan pelatihan tersebut dihadiri kepala Bappeda Ishak Hallatu, Kepala BPS Papua Barat Simon Sapari, perwakilan WWF Papua – Papua Barat dan sejumlah pimpinan SKPD Papua Barat, termasuk peserta yang tergabung dalam forum data Papua Barat.

Saat itu gubernur juga mengungkap bahwa banyak SKPD belum memiliki sistem data sehingga ditekankan agar segera disiapkan kemudian diserahkan ke Bappeda. “Data-data tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, sehingga ketika saudara-saudara mengusulkan program datanya sudah ada tinggal Bappeda memeriksa data itu untuk usulan program,” perintah Sekda.

Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari tersebut menargetkan peserta mampu menyajikan data secara maksimal, terkini dan akurat serta mampu menerjemahkannya secara operasional sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan. |DINA RIANTI