Suasana Kegiatan Pra-Musrembang Provinsi Papua Barat, Seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Papua Barat dan Bappeda Kabupaten Kota lakukan penyelarasan RKPD tahun 2017.

SKPD Diminta Selaraskan, Pertajam dan Klarifikasi RKPD 2017

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, menggelar Para-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) untuk melakukan penyelarasan, penajaman dan klarifikasi terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2017.

Ketua Panitia Pra-Musrembang Provinsi Papua Barat, Leonel R. Koirewoa dalam laporannya menyatakan, forum Pra-Musrembang merupakan Forum Strategis dan penting agar terjadi harmonisasi program strategis antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Program Strategis Nasional sesuai Nawacita Presiden.

“Sebab melalui forum ini, seluruh kepala SKPD di lingkup provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap prioritas program dan kegiatan,” kata Koirewoa saat membacakan laporan ketua Panitia di ball room Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (6/4/2016).

Dia berharap, melalu forum ini juga, dapat tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2017 mendatang.

Dalam penyusunan draft RKPD ini, lanjut dia, hendaknya berpedoman pada rencana strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan pendekatan perencanaan pembangunan ini, dapat disinergikan dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Papua Barat ini melibatkan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Papua Barat ini dilaksanakan selama tiga hari.

Gubernur Papua Barat, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Drs. H. Musa Kamudi, M.Si mengatakan sesuai Amanat UU No. 23 tahun 2014, mengamanatkan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib melaksanakan program strategis Nasional.

“Oleh karena itu, dalam penyusunan draft RKPD ini, hendaknya harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Kamudi.

Ia menyebutkan, terdapat tiga hal yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan Pra-Musrembang kali ini, yakni aspek perencanaan dan penganggaran, money follow program, dan pendekatan perencanaan.

Ia pun menekankan agar dalam perencanaan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sebab dengan perencanaan seperti itu, berpotensi terjadi inkonsistensi kebijakan penganggaran.

“Amanat konstitusi menyatakan, anggaran negara hanya instrumen untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan perencanaan itu sendiri,” imbuh Kamudi.

Dengan demikian, lanjut Kamudi, perencanaan penganggaran harus efektif, efisien dan berkeadilan. Sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk lebih mengoptimalkan belanja program dan kegiatan.

“Selama ini, permasalahan yang dihadapi, yakni kebijakan penganggaran berdasarkan Tupoksi atau money follow function, akibatnya alokasi anggaran tersebar tanpa indikator dan formula yang tepat,” kata Kamudi lagi.

Kamudi berharap, pada forum Pra-Musrembang kali ini, dapat dijadikan momentum untuk mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sesuai arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat.

“Dengan demikian, kedudukan RKPD Provinsi Papua Barat semakin strategis dalam memuat arah operasional peningkatan kinerja pelayanan masyarakat sebagai tanggung jawab SKPD, oleh karenaya, pagu indikatif yang telah dialokasikan harusnya fokus dan terarah,” tandas Kamudi. (ICL)

Tinggalkan Balasan