Ilustrasi audit BPK. |Ist

SKPD Papua Barat Kembalikan Dana Perjalanan Fiktif

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Satu persatu SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang melakukan perjalanan dinas fiktif pada tahun 2012 lalu, mengembalikan uang kebendahara Provinsi Papua Barat.

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugestiono Senin (9/2/2015) kembali mengumumkan nama-nama SKPD tersebut dalam apel. Dinas Pendidikan Papua Barat dari Rp.1,7 milyar nilai perjalanan dinas fiktif itu, sudah menyetor sebanyak 900 juta, sehingga tersisa 856 juta lebih.

Dinas Kependudukan Ketenagkerjaan Dan Transmigrasi Papua Barat menyetor 110 juta dari total biaya perjalanan senilai Rp.264 juta. Saat ini tersisa 153 juta lebih. Dinas Perhubungan dan Biro Pembangunan Dan Kesos masing-masing senilai Rp.107 juta lebih dan 283 juta lebih belum mengembalikan.

Sekeretariat DPR PB dari Rp.900 juta, sudah mengembalikan sebanyak Rp.574 juta, tersisa 420 juta lebih. Badan Pemberdayaan Masyarakat 290 juta saat ini sudah seluruhnya dikembalikan. Biro Pemerintahan Rp.468 juta, Biro Organisasi Rp.200 juta lebih dan sudah mengembalikan sebanyak Rp.48 juta tersisa Rp.180 juta lebih. Badan kepegawaian Daerah (BKD) dari Rp280 juta sudah disetor Rp.88 juta lebih tersisa Rp199 juta lebih. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dari Rp.130 juta disetor 65 juta lebih, tersisa Rp.64 juta lebih. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (kesabangpol) dari Rp.526 juta sudah disetor Rp.112 juta lebih tersisa 414 juta lebih. Biro Perekonomian Dan Investasi 194 juta lebih dan belum dikembalikan.

Secara keseluruhan sebut Sugestiono, hutang yang belum dikembalikan SKPD kepada bendahara Provinsi mencapai 3,6 milyar lebih.

Sementara itu untuk Kelompok waspada yang belum menyerahkan dokumen pertatanggunjawaban atas kegiatan belanja pegawai,barang,jasa dan modal kepada Inspektorat PB diantaranya, MRP PB dengan nilai kegiatan sebesar Rp.9 milyar lebih, Kantor Perpusatakaan Dan Arsip Daerah Rp.4,5 milyar, Biro Humas Dan Protocol Rp 5,7 Milyar.

Sugestiono pagi itu mengatakan sesuai rapat persiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), hutang tersebut harus segera dikembalikan. Jika tidak, Pemprov tidak bisa menyusun LPPD yang akan dievaluasi tim pusat.

Asisten I Pemprov Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, persoalan ini menjadi tanggungjawab bersama dan harus diselesaikan. SKPD diminta tertib dalam melakuan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. |DINA RIANTI

Tinggalkan Balasan