Ilustrasi. | Indonesia Raya News

SMA Terpadu Ini Dipimpin Dua Kepala Sekolah

MANOKWARI SELATAN, CAHAYAPAPUA.com— Diduga akibat kurangnya koordinasi antara Pengurus Yayasan Pesat Syalom Terpadu dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Mansel, membuat SMA Syalom terpadu yang berada di Distrik Momiwaren punya dua kepala sekolah (Kepsek) dengan legalitas Surat Keputusan atau SK yang berbeda.

Ramonti Manihuruk, S. Pd selaku penerima SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mansel mengamini adanya kepala sekolah lain di SMA tempat dia bertugas dengan dasar SK dari yayasan. “Iya ada, kepala sekolah yang di SK kan oleh yayasan,” akunya.

Sebagai kepala sekolah yang diangkat pemerintah daerah, Ramonti merasa kecewa dengan tindakan Yayasan yang berniat menggantikan dirinya tanpa pemberitahuan. “Saya sendiri kaget, setelah pelantikan saya masuk kantor dan ternyata yang bersangkutan sudah mengganti kunci ruangan kepala sekolah. Jadi kunci yang saya pegang tidak bisa dipakai,” tuturnya.

Meski demikian selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk membina dan mendidik para guru dan siswa di sekolah tersebut, dia mengaku bersikap tegar dan memilih tetap bertahan sampai ada keputusan baru dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mansel sebagai atasannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mansel, Simson Aronggear yang ditemui terpisah, mengakui bahwa sebelumnya tidak ada koordinasi dari yayasan sebelum pelantikan dilaksanakan. Informasi mengenai adanya kepala sekolah yang di SK kan oleh Yayasan, diketahuinya setelah pelaksanaan pelantikan. “Kami tidak mendapat info, nanti setelah pelantikan baru yang bersangkutan datang membawa SK nya,” aku Simson

Menurut Aronggear walau pihak yayasan memiliki kewenangan penuh atas hal-hal yang bersifat formal, seperti pemilihan kepala sekolah, namun sudah selayaknya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

“Mereka harusnya mengajukan nama, dan dari situ kami melakukan verifikasi mengenai kelayakan figur tersebut, apakah layak atau tidak. Fungsi kepala sekolah sangat khusus, sebab ijazah yang nanti dia ditandatangani harus lah kepala sekolah PNS. Selain itu,jika bukan PNS dia tidak berhak menegur dan menilai guru PNS yang dibawahnya. Jika itu pilihannya, terpaksa kita tarik tenaga PNS dari sekolah tersebut,’ tegas Simson.

Sebagai kepala dinas pendidikan, Simso mengaku tetap terbuka kepada yayasan untuk mengkoordinasikan hal tersebut demi kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Mansel. “Mereka harus secepatnya berkoordinasi dengan kita, karena sesuai yang saya tau, permintaan mereka untuk menggugurkan SK Bupati sangat tidak mungkin. Yayasan di bawah wilayah Pemkab Mansel tidak bisa menggugurkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati,” tutup Aronggear. |SUTANTO

Tinggalkan Balasan