Bantuan Operasional Pendidikan

SMA/SMK/MA di Bintuni tetap mendapat bantuan operasional

BINTUNI, Cahayapapua.com— Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk sementara masih tetap memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada sekolah SMA/SMK/MA sederajat hingga Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggarannya di APBD perubahan 2017.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dibudpora), Nicolaud Nimbafu, Jumat (21/7) pekan lalu mengatakan surat keputusan Pemerintah Provinsi Papua Barat no. 420/860 /Setda-PB/ VII/2017 yang ditandatangani oleh Sekda Nathaniel Mandacan menjadi dasar hukum Pemda Teluk Bintuni  dalam menyalurkan dana BOP kepada SMA/SMK/MA dan sederajat.

“Setelah pertemuan sejumlah guru, kepala sekolah, saya, bersama bapak bupat dengan BPKP, Sekda PB, dan dikeluarkan surat tersebut kami sudah tidak ragu lagi memberikan dana BOP untuk sekolah-sekolah setingkat SMA,” kata Kadin Nicolaus Nimbafu di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan karena sudah tidak dianggarkan pada tahun ini, alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemda Teluk Buntuni untuk BOP berasal dari anggaran bantuan sosial yang sudah diplotkan pada APBD 2017.

Terkait dengan jumlah besaran BOP bagi setiap siswa masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp. 3,5 juta persiswa pertahun.

“Jadi untuk masyarakat bahwa informasi ada sekolah minta pungutan itu bukan perintah dari Dinas Pendidikan. Kami juga sudah buat surat ke sekolah bahwa tidak ada pungutan 1 rupiah pun dari sekolah tidak ada. Semua sekolah masih gratis. Tapi kalau ada pungutan berarti itu kebijakan sendiri sekolah,” kata Nimbafu.

Sementara itu, uang insentif yang sejak Januari 2017, guru-guru SMA/SMK/MA sederajat belum menerima, Pemda Teluk Bintuni sudah membayar. Pencairan dana tersebut sudah dilakukan sejajk awal bulan Juli ini.

“Insentif bulanan bagi guru-guru sudah diberikan. Tapi yang dibayarkan baru tiga bulan, Januari- Maret. Insentif juga tidak ada perubahan,” katanya.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah mengenai pendidikan kedepan masih gratis. Meskipun  ada pengalihan sekolahsetingjat  SMA/SMK/MA ke provinsi, itu akan menjadi kebijakan provinsi.

Meski sudah ada jawaban dari pemda soal BOP, namun sayangnya sampai akhir Juli ini dana tersebut belum dicairkan.

Saat dikonfirmasi mengenai dana BOP, Kepala Sekolah SMK N 1 Bintuni Lasman Napitupulu mengatakan pihaknya sudah mendapat jawaban kepastian bahwa pemda melalui Dinas Pendidikan siap memberikan BOP yang tahun ini belum diberikan. Tetapi dia mengaku kapan kepastian proses pencairannya.

“Dana BOP sudah ada kepastian tapi kami belum tahu kapan akan dicairkan,” kata Napitupulu pekan kemarin.

Beda dengan sekolah setingkat SMA/SMK/MA, sekolah setingkat SMP dan SD, tahun ini sudah menerima dana BOP, karena tidak ada perubahan dalam regulasinya. (art)

 

Tinggalkan Balasan