Pimpinan DPRD Kaimana menandatangani berita acara pengesahan APBD 2015. Foto : CAHAYAPAPUA.com |Isabela Wisang

Soal Dana Bansos, Ini Pesan DPRD untuk Pemda Kaimana

KAIMANA,CAHAYAPAPUA.com— DPRD Kabupaten Kaimana melalui sejumlah fraksi mengingatkan Pemerintah Daerah agar berhati-hati dalam mengelola dana Bantuan Sosial (Bansos) agar tidak berdampak pada terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pengalokasian Bansos dan hibah, haruslah mengacu pada amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara, Rudy Sirua pada agenda sidang pendapat akhir fraksi mengingatkan Pemerintah Daerah agar hati-hati dalam pengelolaan dana bansos dan hibah. Dikatakan, penyaluran dana bansos dan hibah telah banyak menyeret kepala daerah ke ranah hukum karena kerap kali pejabat dan bahkan pemerintah daerah gagal paham mengenai peraturan yang wajib dipenuhi saat pemberian dana bansos.

Fraksi yang beranggotakan Ridwan Ombaer, Amos Oruw dan Rudi Sirua ini bahkan membagi informasi bahwa pada 11 Desember 2014 lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menghapus dana bantuan sosial dan dana hibah dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini demikian Rudy, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang tidak mewajibkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menganggarkan dana bansos atau hibah pada anggaran belanja setiap tahun.

“Informasi ini sengaja kami bagikan demi mengantisipasi adanya perubahan regulasi mengenai dana Bansos dan dana hibah. Sementara kita ketahui bahwa dalam APBD Tahun 2015 Pemda Kaimana telah mengalokasikan cukup banyak anggaran terhadap dana Bansos dan dana hibah. Kiranya dengan informasi ini pemerintah daerah sudah seharusnya menyiapkan langkah taktis untuk mengantisipasi perubahan dimaksud,” tandas Rudy.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat melalui Wakil Ketua Fraksi, Rosiana Syarif juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah berhati-hati dan cermat dalam penyaluran dana Bansos. Penyaluran dana harus sesuai dengan proposal yang dimasukkan masyarakat atau organisasi lainnya dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Fraksi ini juga menyarankan Pemerintah Daerah agar segera menetapkan peraturan kepala daerah tentang pemberian dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Saran serupa juga disampaikan Fraksi Kebangkitan Nurani Demokrasi. Fraksi ini mengingatkan agar penyaluran dana Bansos dan hibah harus tetap mengacu pada ketentuan dan amanat perundang-undangan yang berlaku. Disamping memperhatikan peruntukkan dan pemanfaatannya serta betul-betul disalurkan kepada pihak atau masyarakat yang sangat membutuhkan. |ISABELA WISANG

 

EDITOR: IMRAN

Tinggalkan Balasan