Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Soal Jabatan Ketua DPR PB, Djimie Idjie Sindir MRP PB

Djimie Demianus Idjie. |  CAHAYAPAPUA.com | Rasyid Fatahudin

Djimie Demianus Idjie. | CAHAYAPAPUA.com | Rasyid Fatahudin

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Politikus PDI Perjuangan (PDI – P), Djimie Demiaus Idjie menilai langkah ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) yang ikut mencampuri urusan politik, telah menciderai wibawa lembaga repesetatif kultural ini.

“Kasihan, MRP (Papua Barat) kehilangan kredibilitasnya karena pempin yang tidak tahu tugas dan fungsi pokoknya. Ketika MRP masuk dalam ranah politik maka, kredibilitasnya jatuh. Hanya orang yang tidak mengerti saja yang mengatakan tindakan itu benar,” kata Djimie Idjie kepada wartawan, Rabu (4/3/2015).

Sikap kritis Djimie Idjie ini terkait pengusulan calon ketua DPR PB yang menjadi hak penuh partai Demokrat. “Siapapun yang diusulkan selama belum ada keputusan tertulis dari pimpinan pusat partai untuk mengantikan, kita tidak boleh menabrak atau mengganti orang. Itu kewenangan partai,” ujarnya.

Menurut Mantan Wakil Ketua DPR Papua Barat (DPR PB) periode 2009-2014, sikap mencampuri urusan politik justru menunjukan ketidakmampuan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga representatif kultural.

“Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa MRP PB terlalu rajin mencari pekerjaan yang bukan urusannya. Seharusnya MRP bekerja dengan Badan Pertanahan atau Menteri Agraria soal bagaimana proteksi tanah-tanah orang Papua. Itu baru kita angkat topi,” ujar Djimie Idjie lagi.

Sikap kritis MRP PB yang ditunjukan, aku Djimie Idjie sama halnya saat pemilu legislatif lalu. Dimana saat penetapan anggota terpilih, MRP PB melakukan aksi penolakan.

Yang seharusnya, menurut Djimie Idjie aksi ini sudah dilakukan jauh sebelum dilakukan penjaringan. “Setelah orang bertarung baru mengambil langkah. Kalau orang itu gugat apa bisa ganti kerugiannya,” ungkap Djimie Idjie.

Disamping itu, Djimie mengemukakan tidak ada aturan yang menyatakan lembaga DPR tidak berjalan ketika tidak dipimpin oleh seorang ketua. Sebab, kepempimpinan di DPR PB itu bersifat kolektif kolegial.

Untuk itu, ia menilai aksi demo dan sikap MRP PB yang mencampuri urusan politik sangat tidak tepat. Karena belum ada keputusan DPP Partai Demokrat serta penangguhan pelantikan ketua terpilih (Robert Melianus Nauw) masih menunggu proses hukum yang berjalan.

“Apakah penangguhan ini mengharuskan pak Roby Nauw harus keluar? Kan tidak. Itu hanya sementara sama seperti KPU tidak pernah mencoret nama kami sebagai calon terpilih, tetap ada dan suratnya ada menunggu sampai keputusan final atas perkara yang kami hadapi,” papar Djimie Idjie.

Terpisah Roby Nauw mengatakan kebutuhan untuk pengisian ketua DPR PB saat ini menanti keputusan inkrah atas persoalan hukum yang sedang ia hadapi. Menurutnya hal itu telah menjadi pertimbangan partai Demokrat.

Diakuinya jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama maka, lembaga DPR akan mengalami banyak kerugian. “Ketika kami hendak mengajukan seseorang untuk terbitkan SK mengantikan saya untuk sementara waktu, itu harus berkonsultasi dengan pusat. Karena ini menyangkut komitmen,” katanya.

Dikatakan DPD Demokrat telah mengkaji aturan terkait pengusulan calon ketua DPR PB, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, UU Nomor 17 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan UU 21 Tahun 2001.

Roby Nauw berpandangan sepanjang tidak melanggar tentang pasal dan ayat yang dicantum didalam aturan-aturan tersebut, kewenangan mengusulkan calon ketua DPR PB berada ditangannya. Sehingga tidak boleh ada yang menginterpensi dengan kekuatan apapun.

“Siapa saja kader Demokrat yang menggantikan posisi saya sebagai ketua DPR PB, selain anggota yang tersangkut masalah bisa menjadi ketua. Masa bakti enam bulan atau bisa juga delapan bulan. Ini membutuhkan kesepakatan, karena DPP sangat menghargai perjuangan dan dedikasi saya karena telah memenangkan pertarungan,” tandasnya. |CR73

Tinggalkan Balasan