Ayamaru Kabupaten Maybrat, Papua Barat.
AIFAT, Cahayapapua.com— Bupati Maybrat,  Bernard Sagrim mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan menggilir 3 daerah utama di Maybrat yakni Aifat,  Ayamaru dan Aitinyo sebagai lokasi pertemuan untuk mengondisikan rekonsiliasi di wilayah yang ia pimpin.  
Sebagai kepala daerah,  Sagrim mengatakan dirinya sangat memahami suasana psikologis warganya.  Meski begitu, ia menyatakan bahwa ia tetap berpegang pada aturan,  terutama keputusan MK soal pemindahan ibukota Maybrat ke Ayamaru.
“Saya kira kita semua tegak lurus pegang teguh aturan yang ada. Kemendagri sudah pertimbangkan smua hal sehingga ada langkah cepat yang akan kita lakukan.  Dalam waktu dekat kita akan kumpul di Kumurkek, lalu ke Ayamaru sesudah itu Aitinyo,” singkat Sagrim soal tuntutan warga agar ia mengembalikan ibukota dan aktivitas pemerintahan ke Kumurkek.
Sagrim menyampaikan hal ini,  Rabu (7/3) saat diberi kesempatan berbicara di hadapan ratusan warga Kumurkek dan Forkopimda Papua Barat. Sagrim juga menyatakan bahwa pihaknya akan terlibat secara penuh dalam proses rekonsiliasi yang nantinya akan didorong oleh tim yang ditunjuk oleh Kemendagri. “Kita berharap lewat proses ini ada solusi yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang turut hadir dalam pertemua ini mengatakan persoalan yang terjadi di Maybrat muncul bukan dari luar tapi dari dalam kabupaten Maybrat sendiri. Itu sebabnya kunci resolusi konflik ada di masyarakat.
“Kenapa harus diputuskan orang lain.  Kenapa bukan diputuskan masyarakat sendiri lewat forum rekonsiliasi. Semua harus bicara soal kepentingan Maybrat.  Bukan kepentingan Kumurkek.  Bukan kepentingan Ayamaru,” katanya.
Pangdam pun menyatakan,  ia tidak ingin melihat benturan terjadi antara masyarakat Maybray dengan aparat karena masalah letak ibukota.
Menurutnya,  kepentingan semua pihak harus diwadahi dalam kebersamaan dan tidak menghancurkan keamanan. “Jika itu (gangguan keamanan)  terjadi, proses yang lain tidak akan terjadi. Jangan sampai konflik bergeser dari masalah kedudukan ibukota menjadi konflik antara masyarakat dan aparat.  Saya tidak mau!” tegas Pangdam.
Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Albert Rodja dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa keamanan tdk datang tiba-tiba. Jika ada perbedaan persepsi,  Kapolda meminta warga menggunakan jalur legal dan konstitusional.
Ia juga mengatakan tidak mau jika ada korban yang jatuh akibat kisruh status ibukota Maybrat. “Sebagai penanggungjawab keamanan saya juga tidak mau ada korban jiwa,” katanya.
Ia juga meminta bupati dan seluruh pejabat Pemkab untuk memimpin dengan bijaksana dan adil. “Fokus ke pembangunan.  Pesta (Pemilu, red) kemarin sudah selesai,” ucapnya. (RD1)

Leave a Reply