Mendagri, Tjahjo Kumolo

Soal Pemekaran, Batas Wilayah dan Rekomendasi Kepala Daerah Harus Jelas

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan setiap daerah yang ingin mengajukan permohonan pemekaran wilayah harus mempersiapkan syarat dan ketentuan pemekaran.

Pasalnya, yang paling terpenting untuk pemekaran adalah syarat soal batas wilayah dan rekomendasi gubernur. Hal ini ditekankan mendagri karena batas wilayah dan soal rekomendasi gubernur sering menjadi kendala.

Batas wilayah bahkan menurut Mendagri Djahjo sering memunculkan konflik seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua Barat. “Jangan sampai konflik seperti di Tambraw karena masalah penempatan letak ibukota kembali terjadi, ” kata Tjahjo, Senin (19/10), usai meresmikan kantor gubernur Papua Barat.

Mendagri mengatakan, pemekaran itu adalah hak bagi semua daerah namun alasan pemekaran ini juga harus tepat yakni pemekaran ini diusung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. “Bukan untuk kepentingan ingin jadi wilayah sendiri dan ingin menjadi kepala daerah,” tegas Mendagri.

Terkait usulan pemekaran saat ini masih ada 87 berkas yang sudah masuk ke DPR RI sementara masih ada lagi 180 pengajuan baru kepada mendagri.

Tjahjo mengatakan, dari 87 pengajuan yang sudah sampai di DPR RI untuk ditetapkan ada dua DOB dari Papua Barat, namun mendagri mengatakan masih belum tahu kapan akan ditetapkan. |DINA RIANTI