Kantor Imigrasi wilayah Papua Barat saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing di perusahaan PT.SDIC Cement Papua Indonesia.

Sosialisasi Permen Alih Status Tinggal WNA Sasar Multipihak

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Kantor Imigrasi Manokwari, terus berupaya untuk menekan kasus pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing serta ijin tinggal warga negara asing di daerah ini.

Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang prosedur teknis ijin tinggal kunjungan menjadi tinggal terbatas dan ijin tinggal terbatas menjadi ijin tinggal tetap.

Kepala Kantor Imigrasi Manokwari Budiono di Manokwari mengatakan, sosialiasi yang melibatkan perusahaan, badan usaha, kontraktor dan pihak gereja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait peraturan tersebut.

Menurutnya, beberapa tahun belakangan ini cukup banyak pelanggaran terkait ijin tinggal warga negara asing. Deportasi pun dilakukan terhadap ratusan warga negara asing yang kedapatan melanggar ketentuan ijin tinggal berkunjung.

“Pihak perusahaan harus memiliki pemahaman yang benar. Kami tak mau, pelanggaran tersebut terus terulang,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, penyalahgunaan ijin tinggal berkung dominan terjadi di Manokwari. Dua tahun belakangan ini ratusan warga negara asing yang bekerja pada pembangunan kontruksi pabrik semen di Kampung Maruni Manokwari dideportasi karena melanggar ijin berkunjung.

“Mereka memanfaatkan ijin kunjungan untuk bekerja. Ini menyalahi, makanya kami melakukan tindakan tegas dengan mendeportasi mereka,” kata dia lagi.

Budiono berharap, melalui sosialisasi ini kesadaran perusahaan asing di daerah tersebut terus meningkat. Dengan demikian, kehadiran mereka sesuai aturan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah.

Dia menambahkan, cukup banyak perusahaan yang mempekerjaan warga negara asing. Seluruhnya tersebar di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni.

“Di Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak belum ada,” katanya seraya menambahkan, selain sosialisasi peraturan dokumen keimigrasian, pihaknya pun melakukan pengawasan rutin di lima kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya.

Pengawasan dilakukan dari bandar udara dan pelabuhan. Dia mengakui pengawasan tersebut masih terkendala masalah jumlah personil. (IBN)

Tinggalkan Balasan