Para lurah, kepala kampung, RT/RW di Distrik Manokwari Barat mengikuti sosialisasi program bantuan untuk warga kurang mampu di aula Infokom Manokwari, Rabu (21/1/2015). |CAHAYAPAPUA.com | Bustam

Sosialisasi Program Warga Kurang Mampu di Manokwari Berlangsung Alot

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—  Sosialisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Rumah Tangga Miskin (KRTM) di Distrik Manokwari Barat,  Rabu (21/1/2015) berjalan alot.

Enam lurah, empat kepala kampung dan ketua RT/RW se- Distrik Manokwari Barat yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi itu bergantian memberikan pertanyaan.

Di antaranya para peserta mempersoalkan waktu yang diberikan untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan batas waktu hanya sampai tanggal 1  Februari 2015 oleh pemerintah pusat. Padahal di Manokwari baru dilakukan sosialisasi.

Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Bidang Perlindungan Sosial  Dinas Sosial Papua Barat Alfrida Wally, Sekretaris Dinas Sosial Manokwari Maria Bangalino dan Kepala Distrik Manokwari Barat Sem Ayub Rumfabe, selaku tuan rumah.

Kepala Distrik Manokwari Barat Sem Ayub Rumfabe ketika dikonfirmasi Cahaya Papua mengatakan, meskipun kegiatan tersebut banyak diwarnai perdebatan, tetapi  dapat selesai dengan baik.

“Hari ini (kemarin) saya mendadak melakukan sosialisasi ini, karena saya begitu mencintai warga saya, khususnya keluarga yang kurang mampu, bukan hanya orang Papua saja, tetapi non Papua juga saya masukan ke program ini. Kami lakukan kegiatan tanpa ada dana, tapi karena kami merasa memiliki, sehingga kami lakukan,” kata Sem.

Sosialisasi tersebut dilakukan agar para wakil pemerintah di tingkat bawah dapat melanjutkan program tersebut ke warga kurang mampu di wilayah kerjanya masing-masing.

“Ini supaya warga dapat segera melengkapi berkas persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan untuk selanjutnya dikirim ke pusat,” ujar Sem.

Sementara Kepala Seksi Bidang Perlindungan Sosial  Dinas Sosial Papua Barat Alfrida Wally mengatakan, akan memberikan waktu untuk pengembalian formulir paling lambat 10 Februari 2015.

“Kami akan minta penambahan waktu ke pusat, warga silahkan urus karena masih ada waktu,” kata Alfrida.

Menurut dia, waktu yang diberikan pemerintah pusat untuk memasukan data keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia sejak 1 Januari hingga 1 Februari 2015.

“Saya sudah koodinasi dengan pusat, dan diberikan waktu sampai 10 Februari, tetapi dengan permintaan ini, akan saya koodinasikan lagi dengan pusat,” katanya.

Dalam program ini tidak lagi menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang pernah dilakukan seperti tahun sebelumnya. Karena menurut Alfrida, data yang diminta oleh pusat melalui Dinas Sosial adalah data riil di lapangan, dengan meminta langsung melalui RT/RW.

“Ini supaya tepat sasaran. Tahun lalu, banyak penerima bantuan yang tidak seharusnya dapat, malah dapat. Bahkan ada keluarga tidak mampu, malah tidak dapat. Ini tidak boleh lagi terjadi di program ini,” tegas Alfrida.

Para penerima bantuan yakni mereka yang masuk dalam kategori sangat miskin, dengan penghasilan Rp 700 ribu hingga 1,5 juta. Untuk PNS bisa menerima, tetapi hanya untuk golongan satu. |BUSTAM

Tinggalkan Balasan