Metusulak Awom

SP-3 Kasus Ijazah Palsu Bupati Mansel Dipertanyakan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerhati Hukum Metusalak Awon, mempertanyakan rencana Penyidik Polda Papua Barat (PB) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP-3) Kasus dugaan kepemilikan Ijazah palsu, Bupati Kabupaten Manokwari selatan (Mansel).

“Apakah penyidik Polda PB sudah mengumpulkan data dan fakta terkait keabsahan Ijazah ini,” ucap Metusalak kepada wartawan Kamis (13/10).

Menurutnya, penyidik semestinya mengungkap bukti-bukti terkait pengaduan tersebut, entah itu bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli yang memiliki kaitan dengan keabsahan ijazah ini.

“Penyidik Polda PB jangan melihat masalah ini dengan perbedaan antara masyarakat sipil ataupun pejabat, sebaiknya harus Profesional dalam mengungkap hal ini ” ujarnya.

Awom kemudian mengingatkan, masalah ini bila di dudukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku maka akan menjadi pembelajaran Hukum bagi Publik (Masyarakat). “Setelah melihat berbagai refrensi kemudian memadukan dengan masalah yang hari ini menjadi berita utama di beberapa media lokal, saya mempertanyakan hal itu, sebenarnya ada apa ” ucap dai.

Pihaknya berharap Penyidik Polda harus transparan dalam memberikan informasi terkait alasan mendasar akan di keluarkan SP-3.

Sementara mantan karateker Bupati Mansel Lasarus Indou, mengaharpakan kasus ini di jadikan sebagai pembelajaran bagi kedua pihak entah yang melapor maupun yang di laporkan.

“Saya berharap Bupati Markus Waran dengan jiwa kesatria memaafkan pihak-pihak yang sudah mengadukan hal ini, sebab dia saat ini sebagai pimpinan yang harusnya merangkul semua pihak “ujarnya.

Menurut dia, sebagai pembina politik di Kabupaten Mansel saat itu, tidak menginginkan hal ini terjadi, dia menyoroti ancaman balik atas pencemaran nama baik dengan menggunakan inisial, hal ini sebenarnya kurang etis.

“Kita semua kan sekolah, kemudian dalam meniti karier kita gunakan ijazah sarjana, namun saat menghadapi sebuah kompetisi pilkada kita gunakan ijazah SLTA, hal ini apakah masuk akal ” ujar Lasarus yang saat ini menjabat Kadis sosial PB.

Dikemukakannya, hal ini merupakan sebuah pertarungan politik, yang diniainya kalah menang hal yang wajar. Dan kat dia seharusnya yang menang kembali merangkul lawan yang kalah sebagai orang yang berjiwa kesatria.

“Kalau SP3 sudah selesai iya sudah kembali lalu merangkul, namun bila pihak terlapor “Bupati Mansel ” masih ngotot maka jelas kembali ke Hukum agama “tutu Lasarus.

Sementara itu, Maxi Ahoren selaku pelapor pada kasus ini mengatakan, Penyidik Polda harusnya meneliti berkas-berkas aduan itu dengan melibatkan Dirjen Dikti Kementrian Pendidika serta pihak kopertis.

“Apakah penyidik sudah memanggil pihak Dikti dan Kopertis, kemudian kenapa dua orang saksi yang membawah berkas aduan itu tidak di panggil untuk dimintai keterangan, sejak kasus ini di laporkan ke Bareskrim hingga di lipahkan ke Polda PB. Dan waktu itu kan, ada dua saksi yang membawah dokumen ini, tapi tidak di hadirkan. Polisi harusnya menelusuri bagaimana sehingga Bupati Mansel memiliki Ijazah itu “tanya dia.

“Masalah mencocokan tanda tangan dan sebagainya itu sah sah saja, namun harusnya dua orang yakni staf khusus pak bupati dan juga ajudanya sudah di panggil penyidik hal ini menjadi tanda tanya besar. Saya cuman ingin penyidik memproses cara bagaimana bupati mendapat ijazah itu ” Pungkasnya.

Sebelumnya, Polda PB akan mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3) terhadap dugaan Penggunaan Ijazah palsu Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran,ST dalam pencalonan sebagai Bupati Manokwari Selatan periode 2016-2021.

Hal itu diungkapakan Kepala Polda PB, Brigjen Pol Royke Lumowa, melalui Kabid Humas Polda PB , AKBP Harry Supriyono. Dikatakannya, dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditkrimum) dengan meminta keterangan beberapa pihak yang berkaitan langsung. Diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) PB, da pihak Universitas Sunan Giri Surabaya.

Setelah gelar perkara, Rabu siang dipimpin Direktur Reserse dan kriminal Umum Polda PB Kombes Pol. Bonar Sitinjak yang dihadiri Wakapolda, Kombes Pol Petrus Waine,S.H,M.Hum, sejumlah PJU, menilai tidak cukup bukti atau tidak ada perbuatan melawan hukum dalam hal melakukan tindak pidana pemalsuan.

Bahkan dari hasil itu, sebut  Hari, Penyelidik mendapatakan bukti yang menguatakan bahwa Ijazah yang digunkanan terlapor (Markus Waran)  dengan nomor seri ijazah : 1623 / A.09/ U/ VIII/ 2005 memang benar dikeluarkan oleh Uninersitas Sunan Giri Surabaya tertanggal 19 Agustus 2005. (MAR)

Tinggalkan Balasan