Pilkada Papua Barat

Sraun: Upaya KPU RI soal Aturan Khusus Pilgub Patut Diapresiasi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Upaya KPU RI mendorong pembentukan peraturan khusus penyelenggaraan Pilkada gubernur dan wakil gubernur pada sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan patut diapresiasi.

Hal itu dikemukakan Ketua KPU Provinsi Papua Barat periode 2009-2014 Thimotius Sraun, Jumat (19/2/2016). Ia mengatakan KPU direpotkan dengan aspirasi politik terkait penyelenggaraan Pilkada di daerah ini.

“Aspiriasi politik itu menjadi bukti empirik, karena menyita waktu kerja efektif KPU akibat harus beragumentasi untuk menjelaskan aspirasi kekhususan yang dikehendaki harus diakomodir,” katanya.

Sraun berujar, disaat yang sama, KPU belum memiliki aturan atau petunjuk teknis sebagai turunan dari kekhususan yang diatur di dalam Undang-Undang Otsus.

Menurut Sraun, aturan khusus itu menjadi wujud kepedulian dan perlindungan bagi hak politik orang asli Papua. Sehingga, ruang politik yang menjadi hak orang asli Papua tetap terjaga dengan baik.

Dia mengatakan, andil KPU ada pada percepatan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 16 Tahun 2014 tentang keanggotaan DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan.

Sraun menyarankan, KPU ditingkat provinsi harus terus berkoordinasi dengan MRP Papua Barat, pemerintah daerah, DPR Papua Barat dan KPU RI dalam rangka penyusunan perdasus sebagai jaminan hukum pelaksanaan Pilkada gubernur dan wakil gubernur. Meski demikian, urusan regulasi itu ia menekankan diluar domain KPU.

“KPU Provinsi Papua Barat harus ikut mendorong regulasi tersebut untuk menjadi acuan pelaksana tugas sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN