Warga Kampung Sobey Indah Memberikan Kalung Bunga dan Burung Cenderawasih yang Sudah Diawetkan Kepada Asisten I Jack Ayamiseba dan Kepala Dinas PMK Hendrik Tetelepta Sebelum Peresmian Kantor Kampung Sobei Indah.jpg

Status Tanah Jadi Penghambat Pembangunan, DPRD Dorong Digelar Para-para Adat di Teluk Duairi

WASIOR, Cahayapapua.com— Tarik ulur soal hak ulayat juga status tanah yang tidak jelas di kampung Aisandami, distrik Teluk Duairi sudah menjadi masalah klasik yang belum juga dituntaskan sampai sekarang ini.

Tidak hanya menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, hal itu juga menghambat kegiatan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di wilayah distrik Teluk Duairi.  Itu sebabnya, DPRD mendorong agar secepatnya dilakukan musyawarah adat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Teluk Wondama Remran Sinadia usai mengikuti Musrenbang distrik Teluk Duairi di kampung Sobey Indah, Sabtu (25/2) mengatakan pihaknya mendukung rencana ke-4 di Teluk Duairi menggelar ‘para-para adat’ untuk menuntaskan status tanah di Aisandami.

Para-para adat atau musyawarah adat merupakan salah satu kegiatan yang diusulkan ke-4 kampung di distrik Teluk Duairi dalam musrenbang distrik tersebut.

“Para-para adat karena itu sudah masuk dalam program 4 kampung itu semua, kita DPRD mendukung itu dan kita harap pemerintah secepatnya menanggapi itu karena kalau itu tidak dibereskan rencana-rencana yang baik dari SKPD itu akan mentah, terbengkalai kalau masih bermasalah dengan tanah.“

Anggota DPRD dari Dapil III yang mencakup distrik Teluk Duairi ini menilai penuntasan status tanah di Aisandami merupakan hal yang sudah mendesak. Sebagai ibukota distrik, posisi Aisandami sangat vital dalam menentukan perkembangan wilayah di Teluk Duairi  sehingga tidak boleh dibiarkan status tanah terus menerus tidak pasti.

“Dari dulu sejak ditempati sampai hari ini belum jelas statusnya. Ada yang bilang ini milik Yopanggar ada yang bilang Sobey punya, jadi perlu  duduk bersama antara petuanan, pemilik tanah, ketua adat, kepala kampung duduk bersama untuk membicarakan hal ini, “ kata politisi partai Gerindra ini.

Dia berharap Pemda secepatnya menindaklanjuti usulan warga untuk menggelar para-para adat sehingga persoalan tanah di Aisandami juga di kampung lainnya bisa dituntaskan.

“Karena itu tidak bisa dibiarkan aisandami itu mengambang statusnya. Karena dulu mereka datang ke Aisandami karena dipindahkan bukan semaunya mereka. Karena program pemerintah jadi ada tanggung jawab pemerintah yang harus dituntaskan di situ. Sehingga nanti besok kalau ada pengembangan di Aisandami itu tidak ada masalah, “ pungkas Remran. (BRV)

Tinggalkan Balasan