Launching Penelitian Hukum Adat di Kabupaten Manokwari.

STIH Gelar Pelatihan Penyusunan Metodologi Hukum Adat Arfak

MANOKWARI, Cahayapapua.com——  Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Sabtu (30/4/2016) menggelar pelatihan penyusunan metodologi hukum adat Arfak, guna memperkuat eksistensi hukum adat serta nilai- nilai kearifan lokal suku Arfak sebagai penunjang pembangunan di Kabupaten Manokwari.

Dalam pelatihan tersebut, beberapa rumusan yang telah dihasilkan secara resmi dilaunching oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo sebagai tanda dimulainya penilitian hukum adat di Kabupaten Manokwari.

Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma mengatakan, agenda penting ini wajib didukung oleh semua elemen, mengingat selama ini banyak pembangunan di Kabupaten Manokwari yang dihambat oleh hukum-hukum adat.

Meskipun diakui tidak semua hukum adat di Kabupaten Manokwari berdampak buruk bagi pembangunan. Terdapat beberapa sisi positif dalam hukum adat tersebut yang harus dilindungi serta dipelihara, sehingga tidak punah ditelan waktu.

“Kami STIH siap membantu Pemda Kabupaten Manokwari dalam menunjang pembangunan di kabupaten ini,” tutur Filep.

Berbicara hukum adat di Kabupaten Manokwari maka akan berkaitan langsung dengan Suku Besar Arfak yang terbagi di tiga kabupaten yakni Manokwari, Manokwari Selatan maupun Pegunungan Arfak.

Sehingga peran serta pemerintah daerah dalam mendukung penilitian ini sangat diharapkan. Mengingat data yang nanti diperoleh akan dikaji kembali dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

“Dukungan yang kami maksud Pemda bisa sebagai fasilitator antara STIH dan Kepala Suku, Kepala Kampung atau Kepala Desa serta Tokoh-Tokoh Adat lainnya, sehingga tim peneliti dapat memperoleh data yang akurat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo mengatakan, penelitian terkait Hukum Adat ini salah satunya berkaitan dengan kepemilikan tanah ulayat yang senantiasa bertautan erat dengan budaya masyarakat setempat.

Sehingga penelitian ini menaruh perhatian besar terhadap sejarah, filosofi hidup, sistem kekerabatan, dinamika sosial, dan norma serta kearifan tradisional orang Arfak.

Dikatakan, penilitian tersebut juga diupayakan dapat menggambarkan situasi terkini masyarakat Arfak yang sedang berada dalam situasi transisi, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya.

Untuk itu keberadaan lembaga ini diharapkan mampu menjadi pioneer riset dan pengembangan keilmuan atas problematikan masyarakat adata di tanah Papua.

Dikatakan Wabup, dalam penilitain tersebut tim peneliti juga harus melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Manokwari.

“Karena pelestarian dan pengembangan adat buadaya daerah bertujuan untuk mencapai kualitas ketahanan nasional dalam keutuhan NKRI,” jelasnya.

Wabup juga berharap, karya akademik yang nanti dilahirkan dapat memberi kontribusi kepada semua elemen baik pemerintah, dunia usaha, dunia penelitian sosial dan lain sebagainya, mengingat hal tersebut merupakan suatu bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan yang melibatkan 30 dosen serta 25 mahasiswa hukum ini diharapkan juga melahirkan penilitian baik normatif maupun empirisi yang bisa digunakan bagi Pemda di Kabupaten Manokwari. (ACS)

 

 

Tinggalkan Balasan