Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Philep Wamafma

STIH Nilai Pembentukan MRP-PB Tanpa Landasan Hukum yang Jelas

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Philep Wamafma menyatakan, pembentukan kelembagaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) serta proses perekrutan anggotanya tidak memiliki landasan hukum dan kedudukan hukum yang jelas.

“Sejauh mana peran Kesbangpol dalam menyiapkan penyusunan Raperdasus tentang kelembagaan maupun Raperdasi tata cara pemilihan anggota MRP-PB,” kata Philep, Selasa (29/3/2016).

Philep mengatakan, sejarah pembentukan MRP-PB tahun 2011 silam, berdasarkan perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua karena hingga kini pemerintah provinsi Papua Barat belum menetapkan perdasus tentang pembentukan MRP-PB termasuk pengangkatan dan pelantikan MRPB. Yang ada saat ini menurutnya para anggota MRPPB bertugas berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri. “Artinya, setelah tanggal 12 April nanti, MRP-PB di provinsi Papua Barat itu tidak pernah ada,” ujarnya.

Philep menegaskan, pemerintah daerah harus terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi menyangkut kelembagaan MRP-PB di daerah ini.

Menurut Philep, gubernur dan wakil gubernur perlu mengambil langkah cepat dalam rangka menyelamatkan keberadaan lembaga kultur ini di Papua Barat.

“Langkah pertama adalah, segera menetapkan perdasus kelembagaan MRP di Papua Barat. Yang berikutnya, barulah menyiapkan raperdasi tata cara pemilihan anggota MRP-PB,” ujarnya lagi.

Disisi lain, Philep mengingatkan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam mengenai hubungan sebab-akibat dari tindakan memperpanjang masa tugas anggota MRP-PB saat ini.

Upaya tersebut juga harus dilakukan secara transparan karena selain mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah, juga dalam rangka menjaga wibawa pemerintah.

“Kalau sampai ada upaya hukum terkait perpanjangan masa tugas anggota MRP-PB maupun segala keputusanya. Dimanakah wibawa pemerintah provinsi Papua Barat,” tuturnya.

Dalam rangka mencegah implikasi hukum tersebut serta mencermati dinamika politik saat ini, Philep menyarankan gubernur harus mengintervensi secara langsung upaya pembentukan regulasi mengenai MRP-PB.

“Saat ini, sudah ada pihak-pihak yang mengurus rekomendasi untuk pencalonan MRP-PB. Ini sumbernya dari mana? Sementara belum ada penyampain informasi dari Kesbangpol. Ketika MRP-PB diam, maka inilah kemunduran demokrasi,” ujarnya lagi.

Philep menambahkan, jika keanggotaan MRP-PB diperpanjang tanpa alasan mendasar maka keanggotaan DPR Papua Barat maupun gubernur dan wakil gubernur dapat diperpanjang pula.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan regulasi kelembagaan MRP-PB ketimbang kebijakan perpanjangan anggota MRP-PB karena alasan Pilkada maupun kekosongan keanggotaan.

“KPU tidak bisa melaksanakan tahapan pemilu tanpa keterlibatan MRP (Papua Barat) karena akan cacat hukum. Tidak ada pengeculian hukum atau yurisprudensi tentang hal ini,” tandasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan