Ilustrasi. www.tubasmedia.co

Studi ke Belanda, Pemda Kaimana Diminta Utamakan Pelajar Setempat

KAIMANA,CAHAYAPAPUA.com—– Kebijakan Bupati Kaimana mengirim anak asli Kaimana studi ke Jerman mendapat pujian dan apresiasi warga. Namun pujian dimaksud berbanding terbalik dengan rencana Bupati mengirim beberapa calon mahasiswa S1 dan S2 ke Belanda. Pasalnya, dari sekian nama yang terdaftar, didalamnya memuat nama orang yang bukan anak asli Papua atau Kaimana.

Masyarakat berharap, jika Bupati benar-benar ingin membangun Tanah Papua, kebijakan pengiriman anak studi ke luar negeri sebaiknya tidak menggunakan embel-embel atau pertimbangan lain, tetapi fokus pada pengembangan SDM anak asli Papua.

Demikian Direktur Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) Kaimana, Brian Rumi menegaskan hal ini menanggapi adanya kebijakan baru Bupati Kaimana yang akan mengirim sejumlah pegawai mengikuti pendidikan S2 di Belanda. Menurut Brian, kebijakan pengiriman anak asli Kaimana studi ke luar negeri adalah langkah maju, tetapi tidak untuk orang non Papua.

“Kalau pengiriman anak-anak ke luar negeri sebenarnya langkah maju dan sangat positif. Tetapi harus pertimbangkan juga dengan undang-undang otonomi khusus, bahwa yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak itu adalah anak Papua. Hari ini ada program pemerintah mengirim 20 orang ke Belanda. Apakah itu benar-benar 100% anak Papua atau tidak, karena ada bocoran bahwa beberapa nama seperti Pak Riyanto Alolinggi dan saudaranya masuk daftar. Kami pertanyakan, itu program siapa, program Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Kabupaten Kaimana. Siapa pun yang bupati, harus melihat skala prioritas,” ungkap Brian Rumi.

Diakui, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kaimana sudah berjalan baik selama ini, namun perlu ditingkatkan karena tantangan yang akan dihadapi kedepan jauh lebih besar. Untuk itu, kebijakan pengiriman anak Kaimana ke luar negeri yang dilakukan Bupati Kaimana adalah tepat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal bagi pembangunan Kaimana kedepan. Penyiapan sumber daya manusia lanjut Brian, harus fokus pada anak asli Papua agar kelak bisa bersaing dengan dunia luar.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) PB, Lukas Surbay. Kepada Cahaya Kaimana belum lama ini, Lukas tegaskan, kebijakan mengirim anak-anak studi ke Belanda, harus memprioritaskan anak asli Kaimana atau anak asli Papua yang ada di Kaimana. Ia meminta Bupati tidak mengakomodir anak-anak non Papua karena ketersediaan sumber daya manusia dari kalangan asli Papua masih sangat minim. Ia berharap, kebijakan pengiriman anak ke luar negeri, tidak ditunggangi kepentingan pihak lain yang mengatasnamakan orang Papua.

“Sebagai anak asli Papua yang ada di Kaimana, saya minta kepada Pak Bupati agar kebijakan pengiriman anak ke luar negeri perlu dilihat secara baik. Kebijakan ini bagus, tetapi jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan peluang ini dengan mengatasnamakan orang Papua. Orang-orang yang dikirim harus benar-benar anak asli Papua, tidak perlu pakai pertimbangan segala rupa, karena yang butuh pendidikan bagus itu anak Papua. Yang lain dari non Papua sabar dulu dan harus tahu diri. Beri kesempatan kepada anak negeri, jangan mau diambil semua, anak asli Papua juga bisa kalau diberikan kesempatan. Saya berharap komposisinya masih sama seperti 8 anak ke Jerman, dari perwakilan suku asli sehingga tidak menuai protes,” tegas Lukas. |ISABELA WISANG

Tinggalkan Balasan