Yan Christian Warinussy

Suku Imekko Laporkan BP Berau ke Lembaga Bantuan Hukum

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Dewan Adat Suku Inanwatan, Metemani, Kais dan Kokoda (Imekko) Sorong-Manokwari melaporkan dugaan hak adatnya yang dikebiri oleh BP Berau Ltd, yang terlibat dalam pengoperasian Kilang LNG Tangguh di wilayah adat Suku Sumuri dan Suku Sebyar.

Mereka melaporkan dugaan tersebut kepada Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, sebagai buntut dari kekecewaan warga terhadap dokumem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh BP Berau Ltd, yang hanya menulis dan mengakui wilayah adat Suku Imekko sebagai daerah atau desa terdampak saja.

Menurut Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, pernyataan yang hanya menyebut daerah Imekko sebagai daerah terdampak terdapat dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan perusahaan tersebut.

“Dalam fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum oleh suku adat Imekko melalui Kepala Suku Umum Imekko Silvester Stevanus Saimar, bahwa memang pangambilan hasil (eksploitasi sumur gas) dari proyek LNG Tangguh saat ini, juga berasal dari wilayah adat Suku Imekko,” ujar Warinussy seperti siaran pers yang dikirim ke Cahaya Papua, Kamis (20/4).

Ia mengatakan masyarakat adat Imekko melaporkan hal tersebut untuk mendapat perlindungan hukum lebih lanjut terkait pengambilan gas alam yang dikhawatirkan nantinya bakal mendatangkan dampak lingkungan sehingga berpotensi mendatangkan kerugian bagi suku adat Imekko tersebut.

Dia mengatakan sebelumnya Dewan Adat Suku Imekko pernah mengadukan hal ini, secara resmi kepada Pemerintah Indonesia melalui Kepala Satuan Kerja Khusus Perminyakan dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibuktikan surat nomor : 23/KB-Mkw/III/2017 tanggal 05 Maret 2017. Namun hingga saat ini belum direspon oleh pemerintah dan atau SKK Migas.

“Sehingga dokumen AMDAL dari PT Pertamina dan BP Berau Ltd, bakal dilakukan kajian dan evaluasi secara kritis oleh masyarakat adat Suku Imekko, guna menentukan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh lebih lanjut. Baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional,” tuturnya.

Ia menyebut pihak Pemerintah Daerah Sorong Selatan (Sorsel) juga selama ini terkesan tak merespon positif dan tak ikut bertindak memberi perlindungan secara hukum untuk masyarakat adat Suku Imekko. Yang semestinya disikapi oleh Pemda, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008.

Untuk itu sebut Warinussy,  LP3BH sedang mempersiapkan laporan dugaan pelanggaran hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diduga keras melibatkan pemerintah Indonesia, Pemda Sorsel dan SKK Migas serta BP Berau Ltd.

“Laporan tersebut akan disampaikan kepada Komnas HAM serta Dewan HAM PBB khususnya Komite tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat tingkat internasional,” tutupnya. (tnj)

Tinggalkan Balasan