Hutan Papua Barat.

Tahun Ini Kemenhut Tetapkan Empat Unit KPH di Papua Barat

TEMINABUAN, CAHAYAPAPUA.com- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia akan menetapkan empat unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat.

Empat KPH yang akan ditetapkan Kemenhut pada tahun 2015 ini diantaranya KPHL Kabupaten Raja Ampat, KPHP Kabupaten Tambrauw, KPHP Kabupaten Teluk Bintuni dan KPHP Kabupaten Fakfak.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Inventarisasi Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto saat sosialiasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Hotel Mratwa-Sesna, Rabu (23/9/2015) lalu.

Menurut Jimmy sesuai penunjukan dari Kementerian Kehutanan RI Nomor 744 tahun 2009, Provinsi Papua Barat memiliki 21 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Namun dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat baru tiga daerah yang telah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di antaranya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Sorong, KPHP Kabupaten Sorong dan KPHP Model Sorong Selatan.

“Kalau empat KPH ini ditetapkan oleh Kemenhut, maka jumlah KPH di Provinsi Papua Barat bertambah menjadi 7 Unit KPH. Tetapi masih ada 18 Unit KPH lagi yang harus dibentuk,” jelasnya.

Dijelaskannya sesuai penunjukan Kemenhut, dari 21 unit KPH tersebut akan terbagi lagi menjadi 16 Unit KPHP, salah satunya KPHP Model Kabupaten Sorsel serta lima unit KPHL lainnya.

Lebih lanjut Jimmy menjelaskan KPH merupakan suatu pola atau model baru sistem pengelolaan hutan sampai ke tingkat tapak dari pemerintah, sehingga hutan yang ada tetap terjaga dan dapat dikelola secara baik.

KPH dibentuk untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung, sedangkan untuk hutan konservasi merupakan tanggungjawab langsung pemerintah pusat. |NASIR