Wabup didampingi Ketua DPRD dan pemateri pada pembukaan pelatihan aparat kampung dan distrik se Kaimana. Foto : CAHAYAPAPUA.com | Isabela Wisang

Takut Dipenjara, Kepala Kampung di Kaimana Enggan Kelola Dana Desa

KAIMANA,CAHAYAPAPUA.com-Kepala Desa di Kabupaten Kaimana mengaku takut mengelola dana desa karena takut ditangkap Polisi. Selama ini banyak statement atau komentar yang menyebut bahwa mengelola dana desa membuka peluang kepala desa ditangkap polisi dan masuk penjara.

Melalui pelatihan teknis pemerintahan, diharapkan ada pencerahan bagi para kepala kampung, terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana desa.

Hal ini disampaikan Kabag Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah, Anthony Way disela menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan Pelatihan Teknis Pemerintahan melibatkan seluruh kepala kampung, sekretaris kampung, Bamuskam serta para kepala distrik dan staf dari 84 kampung dan 7 distrik se-Kabupaten Kaimana, Selasa (2/12/2014). Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri dari Pusat Kajian Strategik Pemerintahan, DR. Muhadam Labolo dan DR. Andi Pitono.

Dikatakan, para kepala desa bingung untuk memanfaatkan dana desa karena ada kekuatiran akan masuk penjara. “Terkait pengelolaan dana desa, sampai saat ini para kepala desa ini masih bingung karena yang ada dalam benak mereka adalah ketakutan ditangkap oleh Polisi. Karena setiap kali yang disampaikan hanya itu saja, komentar-komentar masuk penjara. Mungkin lewat pertemuan ini ada pencerahan bagi mereka, setidaknya untuk meletakkan dasar agar mengerti tujuan dari arah kebijakan pemerintah terkait alokasi dana desa,” tukas Anthony.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kaimana Burhanudin Ombaer, S.Sos dalam sambutan ketika membuka pelatihan mengatakan, jika mengelola anggaran sesuai aturan, tidak mungkin terjerat hukum. Wabup juga menguatkan para kepala kampung agar dalam pengelolaan anggaran, harus mengedepankan asas musyawarah, baik dengan sesama aparat kampung maupun bersama masyarakat. Jika metode ini digunakan, maka penggunaan anggaran akan tepat sasaran.

“Tadi disebutkan kepala desa takut kena tangkap. Sebenarnya tidak ditangkap, kalau kita bekerja baik, jujur dengan melibatkan masyarakat. Sebelum dana itu digunakan panggil Bamuskam, kumpulkan masyarakat, tanya apa yang masyarakat inginkan, caritau apa yang kampung butuhkan, lalu duduk bicara bagaimana baiknya. Kalau cara ini dilakukan maka tidak perlu takut ditangkap polisi atau mungkin KPK karena kita sudah bekerja dengan benar, sesuai aturan,” tukas Wabup menguatkan Kades.

Lebih jauh Ia mengaku, banyak usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang kampung dan distrik yang tidak diakomodir. Hal ini disebabkan APBD Kabupaten Kaimana sangat terbatas sehingga usulan program, perlu melihat skala prioritas. Apapun persoalan yang terjadi lanjut Wabup, sebagai aparat kampung maupun distrik, harus tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wabup juga memberi apresiasi terhadap pelaksanaan pembangunan kampung selama ini, yang berjalan baik meskipun berada ditengah keterbatasan.

“Dari waktu ke waktu, dalam Musrenbang mengeluh usulan tidak pernah diakomodir. Tentunya kita perlu sesuaikan dengan APBD kita yang sangat terbatas ini. Kita harus melihat mana yang prioritas, yang perlu kita dahulukan. Tugas kita sebagai aparat pemerintahan, selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dari struktur anggaran, dana kita telah terbagi habis untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk dana Otsus. Dana ini tidak dibagi-bagi, kalau di bagi-bagi kita semua bisa kena tangkap,” terang Wabup. |ISABELA WISANG

 

EDITOR: IMRAN

Tinggalkan Balasan