Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat, Kombes Pol Parlindungan Silitonga.

Tangani dugaan korupsi, Polda keluhkan anggaran

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat, mengeluhkan minimnya anggaran dalam penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani. Persoalan anggaran disebut merupakan salah satu faktor penghambat penuntasan sejumlah dugaan korupsi yang kini mengantre sejak lama di meja penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat, Kombes Pol Parlindungan Silitonga saat ditemui wartawan, mengatakan, sebagian besar kasus yang ditangani Polda masih dalam proses penyelidikan.

“Saat ini banyak yang kita sidik, ada pengadaan kapal Cargo, ada juga pengadaan sapi Kabupaten Kaimana, pengadaan Sound System Kabupaten Fakfak dan dugaan korupsi pengajuan proposal pembangunan gereja di Kota Sorong,” ungkap Silitonga.

Dijelaskan, dalam penanganan satu perkara korupsi, terutama untuk mendatangkan ahli, anggaran yang ditentukan hanya sekitar Rp 16 juta. Tak jarang menurut dia, permintaan ahli melebihi anggaran yang tersedia.

“Alokasi keuangan negara untuk mendatangkan saksi ahli dalam penyelidikan kasus hanya sekita Rp. 16 juta. Misalnya kita datangkan ahli apresial, permintaanya kadang sampai Rp 40 juta, belum lagi yang lain-lain,” cetus Silitonga Senin lalu.

Dia juga mengatakan penertiban aktivitas tambang emas illegal di kali Wariori, yang kini diketahui kembali aktif juga terbentur dengan persoalan anggaran. “Kita ini lagi pusing pikirkan dari mana anggarannya (untuk telisik dugaan aktivitas tambang ilegal terbaru di Kali Wariori),” keluh Silitonga.

Untuk penanganan tambang emas illegal terbaru, dia mengaku pihak Polda telah mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah untuk ikut membantu pembiayaan kegiatan operasi penertiban aktivitas illegal tersebut.

“Operasi penertiban ini, tentu melibatkan banyak personil. Kami minta Pemda juga ikut mengeluarkan anggaran, tapi sampai sekarang belum ada respon,” ujarnya.

Dia mengklaim pada prinsipnya kepolisian selalu siap menjalankan tugas, namun kadang menjadi persoalan karena terbatasnya anggaran. Ia berharap Pemda ikut berpartisipasi melihat masalah tambang illegal ini sebagai persoalan yang perlu ditertibkan bersama. (mar) 

Tinggalkan Balasan