Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw (kanan).

Tanggulangi Kemiskinan, Bintuni Wajibkan Pejabat Teken Pakta Integritas

BINTUNI, Cahayapapua.com—- Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berencana membuat rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang dikoordinir oleh tim terpadu penangulangan kemiskinan. Namun konsep tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini sedang disiapkan.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, akan menyiapkan strategi penangulangan kemiskinan yang sudah dibuat oleh Bappeda, yakni dengan membuat road map (pemetaan) bersama stakeholder yang bersangkuatan, diantaranya Bappeda, Dinas Sosial, Dikdukcapil dan BPS.

“Kita akan tetapkan target tahun 2017 berapa persen penuruan, sampai akhir 2021. Itu targetnya kita dan sudah ditentukan. Sementara kita masih mengumpulkan data termasuk bagaimana melakukan pemetaan terhadap masyarakat miskin. Kan kita belum tahu yang miskin dimana, karena harus dibuat peta dulu,” kata bupati.

Dengan dasar peta ini akan akan lebih mudah untuk membagi tugas kepada setiap stekholder yang berkaitan. Karena pemerintah daerah berencana akan melibatkan stakeholder dari perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten ini.

“Kita juga akan membagi tugas kepada mereka, dimana perusahaan melaksanakan program dengan CSRnya dan kita dengan program pemerintah setiap tahun dari SKPD,” katanya.

Kasihiw mengatakan pembagian tugas penanggulangan kemiskinan ini akan lebih difokuskan kemasing-masing SKPD yang mengemban tugas menurunkan angka kemiskinan. Nantinya SKPD terkait diberi target penurunan angka kemiskinan tiap tahun sesuai tanggungjawab mereka.

“Bagi SKPD yang tidak mampu ya mundur diri. Kita (juga akan) bikin pakta integritas bagi pejabat yang tidak mampu menjalankan program ini. Jika tidak mampu ya mohon maaf, kepala dinas silahkan buat surat pengunduran diri,” pungkasnya. (ART)

Tinggalkan Balasan