Ilustrasi

Tangkap Pengusaha Depot Air, Polda Dinilai Diskriminatif

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Puluhan pengusaha depot air minum di Kabupaten Manokwari, Minggu (26/2/2017) memprotes penahanan empat pengusaha depot air minum oleh Polda Papua Barat.

Dalam jumpa pers yang digelar di Depot Air Minum Afdalian Aqua, Ketua Asosiasi Depot Air Minum Kabupaten Manokwari, Abdul Fatah mengatakan, dengan diproses hukum empat pengusaha depot air minum tersebut, maka secara tidak langsung Polda Papua Barat telah memperlihatkan deskriminasi hukum.

Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya, seharusnya ditempuh dengan proses penyelesaian dengan beberapa tahapan seperti menegur secara lisan, tertulis, perhentian sementara hingga penutupan tempat usaha.

“Sesuai Peraturan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tentang Perijinan. Hampir semua rekan-rekan kami di depot air minum telah memiliki ijin, baik dari Perindagkop maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Ini dapat dilihat dari uji lab kami tiap 6 bulan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga mempunyai tugas untuk mengkoordinir pembinaan seluruh depot air minum melalui instansi teknis, sehingga jika di kemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan, maka sanKsi yang diberikan harus berupa teguran hingga penutupan depot air minum, bukan diproses melalui hukum.

“Tapi yang dilakukan mereka langsung menangkap beberapa rekan kami, tentunya hal ini membuat kami akan mengambil langkah-langkah untuk bertemu dengan Kapolda Papua Barat untuk meminta jawaban, karena didepan mata kita ini terlalu banyak pelanggaran, tetapi tidak ditindak, sehingga ini diskriminasi terhadap depot-depot di Kabupaten Manokwari,” tegasnya.

Dirinya mengisahkan, penahanan rekan-rekannya hanya dipicu oleh larangan Peraturan Mentri yang tidak memperbolehkan setiap air depot untuk disalurkan ke kios-kios, namun didalam perda yang dilandasi dengan surat pernyataan antara pemerintah kabupaten, kehadiran depot air minum di Kabupaten Manokwari telah membantu pemerintah dalam mengurangi permasalahan pengangguran di ibukota Provinsi Papua Barat.

Selain itu dirinya juga mempertanyakan proses hukum yang ditempuh rekan-rekannya yang sudah mengendap selama 7 bulan lamanya, padahal jika dilihat untuk penanganan kasus ringan mempunyai batasan waktu selama 1-2 bulan, sedangkan kasus yang tergolong sedang berkisar 3 bulan dan kasus berat selama 6 bulan.

Senada, salah satu Pengurus Asosiasi Depot Air Minum Kabupaten Manokwari, Otis Woria mengatakan, proses yang kini membuat rekannya masuk kedalam lembaga pemasyarakatan itu dinilai pilih kasih, mengingat banyak pelanggaran yang terjadi di depan mata, namun tidak diproses oleh hukum, seperti miras, judi, serta larangan lainnya.

“Kami akan bertemu Polda Papua Barat untuk memberikan aspirasi kami begitu juga dengan Kepala Kejaksaan Manokwari untuk memberikan solusi, untuk melihat rekan kami yang sudah di dalam lapas ini,” jelasnya. (ACS)

Tinggalkan Balasan