Vitalis Yumte, Ketua MRP Papua Barat

Tanpa MRP, Pilgub Papua Barat Terancam Bermasalah

MANOKWARI, Cahayapapua.com– Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat belum memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap racangan regulasi menyangkut kelembagaan dan keanggota MRP-PB periode 2016-2021.

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MPR-PB), Vitalis Yumte mengatakan 33 anggota MRP-PB periode ini berhak atas pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut

Dia menyebutkan, pemerintah Provinsi dan DPR Papua Barat, hingga kini belum menyelesaikan rancangan regulasi berupa raperdasus dan raperdasi yang akan mengatur lembaga kultur ini. Sementara hari ini masa tugas anggota MRP-PB telah berakhir.

“Pertimbangan dan persetujuan ini akan berkaitan erat dengan status MRP-PB yang akan berakhir tanggal 12 April,” kata Yumte, Senin (11/4/2016)

Menurutnya, kewenangan MRP-PB belum dilaksanakan dalam penyusunan rancangan regulasi tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan keanggotaan MRP-PB yang ada saat ini.

“Kita berharap ini menjadi perhatian bagi Menteri Dalam Negeri untuk menjawab ancaman kekosongan tersebut sehinga tugas-tugas yang belum dilaksanakan bisa diselesaikan,” ujar Yumte.

Yumte menegaskan, MRP-PB Wajib memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap setiap rancangan regulasi yang diusulkan oleh pemerintah maupun DPRPB.

Menurutnya status 33 anggota MRP-PB akan menjadi masalah dalam tahapan pengusulan regulasi, serta pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebab, yang berhak menentukan syarat orang asli Papua adalah MRP-PB.

“Ini dua hal krusial yang mewajibkan penyelesaian penyusunan sejumlah regulasi. Dimana, hal ini berimplikasi terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri yang lagi kita doa kan,” tuturnya.

Disisi lain, secara kelembagaan upaya untuk memperjelas status MRP-PB terus dilakukan. Hingga hari ini secara tertulis belum ada laporan soal kejelasan status 33 anggota MRP-PB.

Yumte berharap, setelah masa tugas anggota MRP-PB berakhir, tidak boleh terjadi kekosongan hukum. Hal itu dapat menimbulkan permasalahan sosial menyangkut pembelaan hak-hak dasar orang asli Papua.

Dia mengatakan, kondisi ini tentu telah dicermati baik oleh pemerintah daerah, DPRPB dan Menteri Dalam Negeri. Sehingga, upaya normatif yang sudah diusulkan tersebut pasti bisa disikapi secara baik.

“Bola ini sekarang ada di Menteri Dalam Negeri. Kita berharap sudah harus ada kepastian hukum dari Menteri Dalam Negeri, tidak boleh terjadi kekosongan hukum,” tandasnya.

Yumte menambahkan, setelah lewat tanggal 12 April secara resmi, 33 anggota MRP tidak punya hak untuk berpendapat maupun memperjuangkan aspirasi orang asli Papua.

“Saya kembalikan kepada rakyat Papua untuk mengikuti perkembangan ini. Setelah berakhir tugas kami maka, segala persoalan saya kembalikan kepada rakyat Papua,” imbuhnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan