Sejumlah Anggota DPRD Mansel saat mengikuti pelantikan Bupati dan wakil Bupati Mansel, Februari lalu. Sejumlah anggota DPRD Mansel menyatakan sulit mengontrol eksekutif karena belum menerima dokumen DPA masing-masing SKPD. (Foto: Soetanto/Cahaya Papua)

Tanpa Referensi DPA, DPRD Sulit Kontrol Eksekutif

MANSEL, Cahayapapua.com—– Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Manowkari Selatan mengaku sulit menjalankan fungsi pengawasannya kepada pihak eksekutif. Pasalnya mereka belum menerima satu pun dokumen DPA dari masing-masing SKPD.

Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, Wennie Aleksander Ainusi mengaku menyayangkan kondisi tersebut. Ia berharap dalam waktu dekat pihak eksekutif segera menyerahkan dokumen itu untuk dijadikan acuan dalam menjalankan fungsi kontrol DPRD.

Senada dengan koleganya, Politisi dari Partai Nasional Demokrasi, Samsul Sami juga mengungkap bahwa jangankan DPRD. Bahkan sejumlah bidang di masing-masing SKPD, menurut pengamatannya belum mengetahui rincian DPA instansinya.

“Jelas ini jadi persoalan. Bagaimana sistem bisa berjalan kalau DPA hanya dipahami oleh sebagian orang di dalam SKPD,” terang Samsul.

Sementara itu, Bupati Manowkari Selatan, Markus Waran dalam beberapa agenda pertemuan dengan para pejabat pemerintah menegaskan agar pembagian tugas di masing-masing SKPD harus berjalan. Setiap bidang seksi dan staf harus menjalankan tugas sesuai tupoksinya

Bupati juga menegaskan agar jangan sampai ada staf, pimpinan seksi atau bidang yang menyabotase pekerjaan bidang atau seksi lainnya. Tak terkecuali para pimpinan SKPD. “Jangan ada kepala dinas kerjakan kerja staf, kepala seksi urusi kerja kepala bidang. Begitu pun sebaliknya,” kata Waran. (ACM)

 

Tinggalkan Balasan