Alberth Nakoh

Tanpa SK, Kesbangpol Nyatakan Anggota MRPB Tetap Bertugas

SORONG, Cahayapapua.com— Badan Kesbangpol Papua Barat menyatakan 33 anggota MRP Papua Barat periode 2011-2016 yang masa tugasnya telah berakhir 12 April kemarin masih menjalani tugas sebagai anggota MRP hingga adanya keputusan resmi dari Mendagri.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Albert Nakoh menyatakan anggota MRPB tetap menjalankan tugas karena kelembagaan MRPB menurutnya tidak boleh kosong.

“Masih berjalan dan diperpanjang. Barang itu (keanggotaan MRPB) tidak boleh kosong sambil menunggu (keputusan) dari Mendagri,” kata Alberth melalui sambungan telepon saat dihubungi Cahaya Papua, Selasa (13/4) sore.

Albert mengatakan, pemerintah akan tetap memberikan hak anggota MRPB saat ini selama perpanjangan tugas, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, namun untuk sementara waktu belum bisa dilakukan hingga adanya keputusan dari Mendagri.

Menurut Albert, perpanjangan masa tugas anggota MRPB tidak hanya terjadi di Papua Barat namun juga di Papua sehingga menurutnya wajar-wajar saja. “Saya mau kasih tahu, di Papua juga sama, bukan hanya disini (Papua Barat),” tutur Alberth.

Lebih lanjut ia mengimbau masyarakat untuk tidak memboncengi isu perpanjangan anggota MRPB sebagai komoditas politik yang menurutnya dapat menghancurkan situasi keamanan di daerah. “Masyarakat jangan memboikot, jangan terprovokasi, karena itu tendensi politik,” tuturnya.

Mantan Wakil Ketua Kelompok Kerja Perempuan MRPB, Ruth Osok mengatakan, meski belum mendapatkan hak (gaji), tetapi hingga saat ini mereka masih terus melaksanakan tugas sebagai anggota MRPB.

“Kita masih tetap menjalankan tugas, sambil menunggu perintah Mendagri, saya pikir pemerintah di Papua Barat juga tahu,” kata Ruth.

Secara terpisah William Wamaty, yang bertugas pada Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik Kesbangpol Papua Barat menyatakan, bisa saja Mendagri telah menggeluarkan surat resmi perpanjangan tugas anggota MRPB kemarin atau hari ini namun pihaknya belum mendapatkan kabar tersebut.

“Suratnya bisa jadi juga dalam perjalanan. Kan jarak dari sini ke Jakarta juga jauh,” kata Wiliam kepada Cahaya Papua melalui hubungan telepon kemarin sore.

William menyatakan pemerintah bisa saja memperpanjang masa tugas anggota MRPB saat ini dengan memberikan mereka dua tugas khusus, yakni untuk memberikan pertimbangan terhadap pembahasan Raperdasus dan Raperdasi MRPB dan mengambil keputusan terkait status bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli Papua dalam Pilgub 2017.

Menurut William, dalam UU Otsus salah satu tugas MRPB adalah memberikan pertimbangan terhadap pembahasan raperdasus dan raperdasi sehingga keberadaan mereka tetap diperlukan apalagi pembahasan raperdasus dan raperdasi MRPB belum dilakukan.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumolo yang coba dihubungi melalui aplikasi sosial WhatsApp kemarin sore tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Cahaya Papua mengenai perpanjangan masa tugas anggota MRPB meski pesan tersebut terlihat telah dibaca.

 

Regulasi

Ketua Komisi A DPRPB, Rudi Timisela ditempat berbeda mengatakan tugas fungsi dan kewenangan MRPB yang krusial adalah, memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait status keaslian orang Papua terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

“Permasalahan MRPB ini harus jelas, karena tahapan Pilkada juga harus berjalan. Pemerintah pusat harus bersikap jelas sehingga itu akan menjadi solusi bagi permasalahan di daerah,” kata Rudi, Selasa (12/4/2016)

Disisi lain, kata Rudi, jika masa kerja anggota MRPB ditambah untuk beberapa waktu kedepan, hal itu akan berdampak terhadap anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

“Apakah penambahan masa kerja ini hanya berkaitan dengan tugas pemberian pertimbangan dan persetujan saja, atau kewenangan lainnya juga? Tahapan Pilkada harus juga tetap harus berjalan,” ujarnya.

KPU Provinsi Papua Barat menjadwalkan tahapan pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dilaksanakan pada aAgustus mendatang.

Menurut Rudi, Pemerintah provinsi Papua Barat telah mengajukan rancangan regulasi mengenai kelembagaan dan Keanggotaan MRPB periode 2016-2021. Draft perdasus itu telah diserahkan pada 2015 lalu.

“Melalui surat saudara gubernur, regulasi berupa raperdasus dan raperdasi itu kemudian ditarik kembali. Alasannya pun tidak jelas, kenapa sampai ditarik lagi,” ujarnya.

Seperti diketahui kewenangan MRPB dalam memberi pertimbangan dan persetujuan diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2021 sebagaimana diubah dengan UU nomor 35 tahun 2008 tentang otonomi khusus Papua dan Papua Barat.

Pada pasal 20 ayat (1) huruf a, MRPB memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Akan tetapi, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua pada pasal 37 ayat 1-6 menjadi celah bagi DPR (Papua Barat) untuk dapat melaksanakan kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan bagi bakal calon.

Rudi mengungkapkan, Pilkada adalah proses untuk melahirkan pemimpin yang representatif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Barat.

“Itu adalah penjelasan berdasarkan aturan tertulis. Keterlambatan menyangkut MRPB, saya kira itu terjadi karena kondisi dan dinamika di daerah. Pemerintah pusat sebaiknya tidak menimbulkan kekacauan di daerah,” tandasnya.

Mantan Ketua MRPB, Vitalis Yumte mengatakan, soal kejelasan status 33 anggota MRPB secara tertulis belum diterima dari pemerintah daerah maupun Menteri Dalam Negeri.

Disisi lain, ia berharap pasca berakhirnya masa tugas anggota, tidak boleh terjadi kekosongan karena akan mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan gejolak di daerah.

Secara terpisah Ketua DPR Papua Barat, Pieters Konjol mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan menyangkut perpanjangan masa kerja anggota MRPB. “Belum ada kejelasan terkait status 33 anggota MRPB,” Pieters Konjdol melalui pesan singkat. (NSR/ALF)

Tinggalkan Balasan