Suasana Raker bupati – walikota se Papua Barat di Manokwari saat membahas tapal batas.

Tapal Batas Belum Tuntas, Gubernur Desak Kepala Daerah Berkomitmen

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat Eko Subowo mengatakan, penyelesaian persoalan tapal batas wilayah kabupaten kota di daerah ini tergantung komitmen kepala daerah, agar bisa diselesaikan tahun ini.

Ditemui disela rapat kerja Bupati Wali Kota di Manokwari, Rabu (22/3), Eko mengatakan, penyelesaian tapal batas di daerah sudah mengalami keterlambatan selama lima tahun. Tahun 2017 merupakan batas akhir yang diberikan pemerintah pusat.

Menurut dia, pada raker yang digelar di hotel Aston teraebut seluruh kepala daerah menunjukkan keseriusan mereka untuk menuntaskan persoalan tapal batas di daerah masing-masing.

Dia menilai, hal ini merupakan awal yang bagus agar persoalan tersebut cepat tuntas.  Menindaklanjuti hasil rapat kerja ini, pada April 2017, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan kembali menggelar pertemuan. Melalui pertemuan tersebut diharapkan tak ada lagi daerah yang bermasalah batas wilayah.

“Kalau bisa selesai 50 persen dari seluruh daerah sudah cukup bagus. Namun harus berkomitmen seluruhnya selesai tahun ini (2017, red),” katanya.

Pada pertemuan tersebut, pihaknya akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang mempertemukan dua daerah yang saling bersinggungan.

Ia berharap, persoalan batas wilayah bisa selesai melalui pertemuan antar kepala daerah.”Sebisa mungkin persoalan tersebut bisa selesai ketika dua Bupati sudah ketemu dan bersalaman. Kalau Kabupaten tidak bisa selesaikan, provinsi akan ambil alih, Provinsi tidak bisa pusat yang akan turun tangan,” kata dia lagi.

Dalam pembukaan Raker, gubernur sudah menekankan bahwa Raker harus fokus dalam menyelesaikan tapal batas.

Fokus diperlukan sebab menurut gubernur soal tapal batas ini sudah menyita energi pemerintah daerah setidaknya selama 10 tahun ini, namun hingga kini juga belum tuntas.

Ia mengatakan saat ini tahapan yang belum menemui titik terang adalah batas pasti titik tiap kabupaten/kota.

Menurut gubernur persoalan ini tidak boleh berlanjut sebab, akan berdampak terhadap proses pemekaran wilayah. “Dalam pembentukan daerah otonom baru, kedepan harus ada batas yang jelas. Itu salah satu syarat, jika tidak pemekaran tidak bisa dilakukan,” sebutnya lagi.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Baesara Wael pada wawancara terpisah sebelumnya juga menjelaskan, pada raker ini para kepala daerah diminta untuk menandatangani kesepakatan penyelesaian tapal batas di wilayah masing-masing.

Pihaknya berharap, skema tersebut bisa menuntaskan persoalan tapal batas. Dia mengutarakan, kesepakatan serta lampiran berita acara yang telah ditandatangi para kepala daerah akan menjadi dasar penentuan titik koordinat tapal batas antar wilayah.

Baesara menyatakan, penyelesaian tapal batas di daerah tersebut terus difasilitasi pemerintah provinsi. Kepala daerah kabupaten/kota dinilai kurang berperan. Hal ini dinilai menjadi penghambat atas penyelesaian tapal batas di daerah tersebut.

“Kita selalu mengundang seluruh kepala daerah yang bersengketa wilayah. Tapi banyak yang tidak hadir, akhirnya masalah tidak selesai,” ungkapnya.

Pada raker tersebut, seluruh kepala daerah terutama daerah yang bersengketa, akan dimintai kesepakatan dalam penentuan waktu dan tempat penyelesaian.

Selain soal tapal batas, Reker juga membahas urusan pengalihan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi serta implementasi program Otonomi Khusus. (IBN)

Tinggalkan Balasan