Kepala Bagian Pemerintahan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Papua Barat, DR. Baisara Wael.

Tapal batas bermasalah sudah diajukan ke Mendagri

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat terus menggenjot penyelesaian masalah tapal batas wilayah antar kabupaten/kota di daerah tersebut.

Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Papua Barat Baisara Wael saat dihubungi Cahaya Papua, Kamis (24/8/2017), mengatakan, saat ini bagian pemerintahan dari enam kabupaten sedang menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Dia merinci enam daerah tersebut antara lain, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kaimana, Tambrauw dan Maybrat.

“Beberapa waktu lalu sudah bupati enam daerah ini sudah bertemu yang difasilitasi bapak gubernur. Sekarang kembali bertemu di Kementerian dan sudah mengkrucut lagi menuju rancangan peraturan menteri,” kata Baisara.

Menurutnya, draf peraturan menteri sudah siap. Pertemuan yang di fasilitasi langsung Menteri Dalam Negeri itu untuk memastikan kembali hasil pembahasan pada pertemuan di Manokwari.

Ia optimistis, masalah tapal batas antara enam daerah ini tuntas pada tahun 2017. Sehingga tahun depan penyelesaian difokuskan bagi daerah lain.

Baesara menyebutkan, seluruh kabupaten kota di Papua Barat memiliki masalah batas wilayah antara daerah satu dengan yang lain. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah dengan segmen atau persinggungan paling banyak dibanding yang lain.

“Untuk Teluk Bintuni kita selesaikan pada tahap berikutnya, sama-sama dengan Kabupaten Sorong Selatan dan beberapa daerah lain yang bersinggungan,” katanya.

Dia menambahkan, pertemuan di Jakarta berlangsung selama tiga hari yakni 24,25 dan 26 Agustus 2017. Pada pertemuan ini Kemendagri mempertemukan pemerintah Kaimana, Papua Barat dan pemerintah Timika, Nabire dan Dogiyai Provinsi Papua.

Pertemuan empat daerah ini, ujarnya menjelaskan, dilakukan sebagai bagian untuk membahas batas wilayah antara Provinsi Papua Barat dan Papua.

“Kaimana, Timika, Nabire dan Dogiyai dibahas dalam pertemuan terpisah. Ini sebagai upaya untuk menyelesaikan batas kabupaten sekaligus provinsi,” katanya mengakhiri percakapan. (ibn)

Leave a Reply

%d bloggers like this: