Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|

Tatib DPR PB Belum Tuntas, BK Desak Dipercepat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—-  Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengaku kesal dengan kinerja Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda) dan Panitia Kerja Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPR PB. Pasalnya, hingga kini Tatib belum kunjung rampung, padahal sudah beberapa kali dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang jelas Tatib ini sudah dikonsultasikan. Idealnya setelah disusun hanya butuh waktu satu minggu untuk dilakukan konsultasi. Tapi, ini sudah sangat lama. Bahkan kegiatan konsultasi pulang-pergi Jakarta ini sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah,” kata Sanusi, Selasa (28/4/2015).

Penggunaan anggaran untuk penyusunan Tatib, ujar Sanusi sudah disoroti Badan Kehormatan termasuk sebagain besar anggota DPR PB. “Pengalaman kami yang lalu, itu tidak seperti ini tapi periode ini banyak pendapat dan usulan yang mau dimasukan yang justru bertentangan dengan aturan,” ujarnya lagi.

Sanusi mengemukakan muatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang diminta untuk diakomodasi didalam Tatib berkaitan dengan masuknya anggota DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan.

“Penyusunan Tatib ini merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa dilakukan semena-mena. Pimpinan dan Bapperda serta Pansus Tatib harus mempercepat penyelesaian penyusunan Tatib,” tukasnya.

Tatib lanjut Sanusi menjadi pedoman bagi DPR dalam melaksanakan kegiatan. Saat ini, DPR PB masih mengacu pada tatib lama. Yang hanya mengakomodir Tujuh fraksi dan empat Komisi.

Menyoal apakah sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan tanpa pedoman, dalam hal ini tatib, sehingga berpeluang menjadi temuan. Sanusi menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program kesekretariatan.

”Melaksanakan kegiatan itu ada mekanisme yang ada di sekretariat DPR. Karena dewan melaksanakan berdasarkan penetapan jadwal yang disesuaikan dengan program yang ada di sekretariat,” paparnya.

Secara terpisah, mantan Ketua DPR PB (2009-2014), Yoseph Yohan Auri mengemukakan, setelah dilantik, DPR sudah harus memiliki tatib. Karena tatib adalah acuan semua agenda dewan.

“Tidak ada tatib kira-kira acuannya apa. Tatib yang lama sudah tidak pas karena sudah banyak perubahan. Jumlah anggota yang bertambah  maupun perubahan undang-undang yang berlaku” katanya. |RASYID