Sekretariat DPR Papua Barat

Tatib DPRPB Belum Tuntas, Ini Usul Mantan Ketua Sementara

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Sejak dilantik pada Oktober 2014, hingga kini Dewan Perwakilan Papua Barat belum memiliki peraturan tata tertib. Berkali-kali DPR membahas draft peraturan dan tata tatib itu, namun draft tersebut mentah saat dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Berkali-kali rancanangan tata tertib DPRPB dibahas dan dikonsultasikan ke Kementerian. Berkali-kali pula kementerian minta dilakukan perbaikan atas draft tersebut,” kata Sekretaris DPW Partai Demokrat Papua Barat, Arifin S.E kepada wartawan, Selasa (15/9/2015).

Ia mengungkap, ada empat kepentingan yang selama ini berkecamuk diinternal DPR. Menurutnya, hal ini yang menghambat terbentuknya Tatib DPR PB.
Empat kepentingan itu antara lain, kepentingan lembaga DPR sebagai bagian dari pemerintahan, kepentingan partai politik, kepentingan anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme otonomi khusus, serta kepentingan delapan anggota DPRPB periode 2009-2014.

“Harus ada win-win solution. Pimpinan definitif harus berjuang untuk mendapat perangkat aturan sebagai payung hukum, untuk menjawab point persoalan yang kini menghambat pembentukan Tatib itu,”kata Arifin.

Payung hukum yang ia maksud, minimal berupa keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengakomodir kepentingan partai politik dan kepentingan fraksi Otsus.
Keputusan Menteri itu dapat dikeluarkan dengan mempertimbangkan kekhususan Papua. Dengan Keputusan Mendagri itu, DPR bisa berjalan untuk menyiapkan Raperdasus tentang fraksi Otsus.

“Saya tawarkan solusi bukan masalah. Hal ini pun sudah saya sampaikan, sebelum saya serahkan jabatan ketua,” kata pria yang pernah menjabat ketua sementara DPRPB ini.

Hal senada disampaikan, Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Papua Barat, Sirajudin Alhamid. Menurutnya, payung hukum diperlukan untuk mempercepat pembentukan Tatib DPRPB.

“Tanpa payung hukum, sampai kapan pun Mendagri tidak akan pernah menyetujui draft Tatib itu. Karena Mendagri tahu aturan, hal yang tidak memiliki dasar hukum pasti akan di coret,”sebutnya. | RASYID FATAHUDDIN