Sejumlah mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12), menggelar aksi unjuk rasa terkait tewasnya tujuh warga sipil yang tertembak aparat keamanan di Paniai, Papua. Mereka menuntut penghentian kekerasan di tanah Papua dan meminta tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK atas terbunuhnya tujuh warga Papua tersebut. ANTARA FOTO

Tembakan di Paniai Mematikan dan Tak Sesuai Prosedur

JAKARTA,CAHAYAPAPUA.COM – Komnas HAM Provinsi Papua menyatakan, penembakan aparat di Paniai, Papua, kepada warga setempat bukan untuk melumpuhkan tapi mematikan.  Hasil investigasi Komnas HAM Papua menyatakan, aparat diduga secara brutal menembaki warga.

“Ini menunjukkan bahwa ada aparat gabugan tidak pakai prosedur penembakan senjata. Penembakan untuk melumpuhkan cenderung mematikan, di luar protap (prosedur tetap,red.),” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey, Senin (15/12).

Tembakan untuk melumpuhkan biasanya ditujukan pada kaki (sebagai) sasaran tembak, sementara penembakan pada badan bisa mematikan langsung si korban.

Dalam hasl investigasnya, Komnas HAM Papua menyatakan insiden ini tidak terkait dengan kelompok sipil bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kalau itu lokasinya itu tidak masuk akal jika ada penembakan oleh OPM. Di lokasi penembakan berdekatan dengan kantor polsek dan koramil. Kami sudah datang ke dua lokasi yang berbeda yang mengakibatkan rentetan peristiwa itu,” jelas Frits seperti dikutip portal KBR.com

Ia menyebutkan, selain empat korban tewas, ada satu orang  korban tewas yang saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya.

“Data resmi di rumah sakit ada 4 orang tewas dan ada 1 informasi yang belum sempat kami verifikasi yakni satu orang tewas di rumah sakit dan dibawa ke rumah oleh warga dan dibawa ke kampungnya,” kata Frits.

Untuk menuntaskan kasus ini, ia mendesak TNI dan Polri membentuk tim investigasi bersama untuk melakukan identifikasi ulang.

“Dibentuk tim bersama TNI dan Polri  untuk mengungkap kasus ini. Kalau tidak (begitu) kasus ini akan berlarut-larut,” pungkas Frits.

Sementara itu Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Otto Nur Abdullah menduga, telah terjadi pembelokan informasi dari fakta dalam kasus tersebut.

“Kami harus meluruskan konteks kejadian di Paniai. Saya mau jelaskan bahwa pihak kepolisian terkesan melakukan pelencengan informasi terhadap kejadian itu,” kata Otto saat berada di Kota Jayapura, Papua, Jumat (12/12) pekan lalu.

Ia mengemukakan, berdasarkan laporan informasi yang diterima Komnas HAM terkait kasus Paniai, terdapat sejumlah versi.

“Saya coba bandingkan dengan pernyataan Kabid Humas Polda Papua, lalu media nasional, yakni pernyataan Waka Polri yang diubah oleh Kaporli, dan lebih benar, serta ada perbedaan pernyataan-pernyataan dari lembaga HAM tentang Paniai,” katanya seperti dikutip KOMPAS.com

Hanya, ia melanjutkan, Komnas HAM sampai sekarang belum mengatakan bahwa kejadian di Paniai tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat atau dikategorikan sebagai pelanggaran kriminal murni.

“Itu tidak kami sampaikan, tetapi yang saya mau tekankan, pertama adalah potensi pelanggaran HAM berat ini dimungkinkan bisa terjadi pasca kejadian karena hingga kini status Kabupaten Paniai adalah Siaga I. Kan sekarang TNI sudah buat status itu,” katanya.

Kedua, kata Otto, pihaknya juga harus meluruskan konteks kejadiaannya. “Saya mau jelaskan, pihak kepolisian terkesan melakukan pelencengan informasi terhadap kejadian Paniai,” tambahnya.

Hal itu berdasarkan tiga faktor di lapangan, yakni mobil Toyota Rush merah hitam yang digunakan pada malam hari ketika terjadi kekerasan di Pondok Natal, penembakan dari atas Gunung Merah, dan ada penembakan dari kerumunan massa.

“Jadi, memang tampaknya pihak Kepolisian dan TNI ingin mengambing-hitamkan kelompok bersenjata. Terlebih lagi, di Jakarta juga ada pernyataan yang mengatakan adanya kelompok bersenjata, dan Menko Polhukam mengatakan sudah ada perdamaian melalui upacara bakar batu,” katanya.

Berdasarkan laporan informasi, masalah sebenarnya pun bisa sederhana, asalkan dirunutkan dari awal. Dimulai dari perselisihan di Pondok Natal, kemudian Toyota Rush datang dengan membawa enam hingga tujuh orang, aksi kekerasan terjadi, kantor KPU Paniai terbakar, pemalangan, dan adanya penembakan dari Gunung Merah sehingga ada warga sipil yang menjadi korban.

“Maka dari itu, usulannya, semua pihak terkait diharapkan melakukan investigasi, harus melakukan interogasi kepada pemilik mobil Rush, siapa dua orang pertama pengendara motor, lalu ada enam hingga tujuh orang di dalam mobil Rush,” katanya.

Otto mengatakan bahwa berdasarkan hal itu, pengguna dan penumpang mobil tersebut sudah bisa diidentifikasi. Ia pun menyebutkan dugaan keterlibatan oknum TNI.

“Ini bisa mengarah pada Batalyon 753/AVT, dan yang harus berikan klarifikasi adalah Pangdam Papua. Untuk itu, pihak TNI jangan bersembunyi di balik punggung Polri. TNI harus memberikan klarifikasi kepada publik, siapa pengendara mobil Rush, siapa pemilik mobilnya. Maka dari itu, kita akan dapatkan siapa saja yang terlibat kasus ini,” katanya.

Otto juga menambahkan bahwa laporan berdasarkan informasi dari masyarakat menunjukkan adanya foto oknum anggota TNI yang menggunakan senjata api laras panjang, baju hijau, dan semua atribut perang terlihat dalam peristiwa itu.

“Komnas HAM lebih cenderung ke Batalyon 753/AVT, yang kalau ada penugasan ke sana. Namun, kedatangan mobil Rush itu bisa memberikan keterangan bahwa apakah itu bagian dari operasi pengintaian? Jika demikian, maka ini akan jatuh pada pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, kalau mobil Rush pulang ke markasnya dan dipicu oleh arogansi oknum TNI, maka itu peristiwa kriminal murni. Ini akan buktikan semua,” katanya.

Untuk membantu menyelesaikan kasus Paniai, Otto menyarankan tiga hal. Pertama, dewan adat setempat diharapkan segera melangsungkan sidang adat untuk memberikan sanksi kepada para pelaku. Hal tersebut dilakukan dengan harapan adanya penyelesaian masalah dan untuk menghargai adat setempat.

“Kedua, saya mendorong pihak TNI untuk melakukan investigasi mengenai duduk perkara sebenarnya tentang kejadian tersebut. Ketiga, saya mengharapkan pihak Polda Papua untuk tidak memanipulasi kondisi setempat agar tidak terjebak pada kemudian hari,” katanya.

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan