pilkada-serentak-2015.

Temukan Pelanggaran Kampanye, Panwaslu Panggil Tim Kandidat Bupati Wondama

WONDAMA, CAHAYAPAPUA.com- – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Teluk Wondama Rabu (4/11) kemarin, menggelar pertemuan dengan para ketua tim pemenangan dari ketiga Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama. Agendanya membahas seputar pelanggaran kampanye yang ditemukan Panwaslu.

“Kita temukan selebaran, poster, spanduk serta baliho yang bukan dari KPU selaku penangggung jawab alat peraga kampanye tersebar di Distrik Wasior, Wondiboy dan Distrik Rasiei. Biar tidak berulang, dan menjadi perhatian bersama, hari ini (kemarin,red) kita gelar pertemuan dengan pihak terkait,” kata Kepala Divisi SDM Keorganisasian Yulian B. Mandiowi kepada wartawan, usai pertemuan.

Ditegaskan bahwa dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 sangat jelas mengatur segala hal yang berkaitan dengan kampanye pilkada. Berpijak aturan dimaksud, besok (hari ini,red) setiap tim pemenang diberikan batas waktu 1 X 24 jam untuk menurunkan alat peraga kampanye yang bukan seatas ijin KPU. “Itu toleransi yang kita berikan, lewat dari 1X 24 jam, bersama Satpol PP kita akan turunkan alat peraga kampanye tersebut,” tegas Yulian, Plh Panwas Teluk Wondama menimpali.

Hadir dalam pertemuan ini, Kapolres Teluk Wondama, Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Hansemus Yumaki, Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Sem Sembor dan Sekertaris Tim Paslon Nomor Urut 3 H. Halik SE.

Koordinator Tim Relawan Wondama, Emas Anton Matani yang turut hadir pada pertemuan ini mengakui jika pihaknya telah melakukan pemasangan baliho, spanduk serta selebaran yang dilakukan tanpa seijin KPU. Hal itu dilakukan semata – mata sebagai bentuk dukungan terhadap kandidat nomor urut dua (2), tanpa bermaksud membuat cemburu kandidat lainnya.

“ Maaf apabila apa yang kita lakukan ini melanggar. Tidak ada maksud lain, hanya sebagai bentuk dukungan semata. Jika memang demikian aturannya, kami siap turunkan atribut kampanye itu,” tegas Anton.

Kapolres Teluk Wondama AKBP Drs. Frits Sukoy usai pertemuan mengatakan, pelanggaran terkait pilkada sejauh ini belum memenuhi unsur pidana, dan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada Panwaslu yang memiliki kewenangan soal dimaksud.” Lain halnya jika ada unsure pidana, jelas kami akan tindak sesuai laporan yang diterima,” tegasnya.

Disinggus soal pesan ancaman yang ditujukan kepada Panwaslu karena hendak menurunkan alat peraga kampanye, Kapolres mengaku, pihaknya belum menerima laporan tersebut. “Saya belum mengetahuinya, tapi jika memang demikian Panwaslu perlu mengecek kembali pesan tersebut, sebab laporan secara resmi ke Gakumdu belum ada,” pungkasnya. |ADLU RAHARUSUN