Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|

Tendensi Politik Dinilai Lebih Dominan dalam Penyusunan Perdasus Pilkada

Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang tata cara pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan walikota  diminta berhati-hati, bijaksana dan mempertimbangkan semua aspek, saat merumuskan definisi tentang orang asli Papua (OAP).

Laporan: RAZID FATAHUDIN

KONSEP tentang OAP memiliki konsekuensi yang luas dan panjang sehingga tidak boleh dikonsepsikan menurut perspektif dan motif politik saja.

Pemerhati Budaya Papua, Oki Raubaba dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, secara terpisah, Selasa (5/5/2015) mengatakan hal itu menyusul munculnya polemik mengenai kriteria orang asli Papua yang dirumuskan dalam rancangan Perdasus tersebut.

Dalam rancangan itu, yang diakui sebagai orang asli Papua hanyalah orang yang memenuhi 2 syarat yakni yang berayah-ibu Papua dan ayah Papua – ibu non Papua (Partrilineal). Sementara mereka yang beribu orang Papua – Ayah non Papua, tidak termasuk di dalamnya.

Konsep ini akan diturunkan sebagai basis definisi Orang Asli Papua yang selanjutnya akan digunakan sebagai pijakan pada pelaksanaan pencalonan di pemilihan kepala daerah.

Oki Raubaba mengatakan, pada dasarnya orang asli Papua dari garis keturunan ibu dijamin oleh undang-undang. Itu sebabnya, hak politik mereka juga harus diatur dan terakomodir dalam Perdasus. “Akan jadi masalah dan bisa menimbulkan gejokal jika mereka tidak diakomodir,” katanya.

“Di satu sisi, kita sedang berbicara soal manusia. Ini masalah hak. Faktanya, banyak perempuan Papua yang kawin keluar. Anak dari perempuan Papua haknya seperti apa?” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa kuatnya dorongan untuk menggodok Perdasus ini masih didominasi oleh kepentingan politik  terutama karena Pilkada akan digelar tak lama lagi di sejumlah daerah. Ia tak menyalahkan elemen masyarakat yang mendorong agenda ini, namun lebih menyoroti lambannya stakeholder strategis semisal Gubernur, DPR Papua Barat dan MRPB untuk menyikapi hal ini.

“Mengapa baru sekarang?” katanya. “Sekian tahun lalu, semua pihak itu kenapa tidak menyikapi ini secara serius? Saya sarankan agar Dewan Adat Papua, MRP, DPR Papua Barat, gubernur, tokoh-tokoh adat, akademisi membicarakan ini secara detail dan menyeluruh. Bukan untuk kepentingan sehari saja. Tapi jangan tergesa-gesa karena ini akan jadi persoalan.”

Sementara itu Yan Christian Warinussy meminta para pihak agar berhati-hati sebab isu ini sangat peka. Menurutnya, secara normatif dan konsepsional, definisi orang asli Papua tidak boleh bertentangan dengan pasal (1) huruf (t)  Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana drubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang pelaksanaan otsus di Papua Barat.

“Definisi tersebut adalah bersifat sosiologis dan bukan definisi yang menyangkut aspek biologis. Ini yang seharusnya diperhatikan dengan baik oleh saudara-saudara yang terhormat di DPR Papua Barat maupun MRP Papua Barat,” kata Warinussy.

Warinussy mengemukakan pentingnya kehati-hatian agar tidak membuka perdebatan hukum termasuk upaya-upaya hukum yang sistematis untuk melawan apa yang sudah dikerjakan.

Disamping itu, penyusunan Raperdasus harus mencermati hirarki perundangan yang berlaku. Dalam hal ini acuannya adalah pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Aturan ini hanya mengatur mengenai jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Perdasus ini, sebut Warinussy, secara hukum dapat membawa implikasi luas dan dahsyat terhadap peri kehidupan dan keberlangsungan kehidupan sosial-budaya orang-orang asli Papua. (*)