Ilustrasi. Foto : Ist

Tenggelamkan Kapal Illegal Fishing Belum Bisa Diterapkan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah tegas untuk menindak kapal – kapal pencuri ikan (illegal fishing) di wilayah Indonesia, bahkan mengancam akan menenggelamkan.

Namun perintah presiden itu nampaknya belum berlaku di Papua Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Simon Ataruri mengatakan peraturan tersebut belum bisa diterapkan di Papua Barat.

“Kami belum sampai menenggelamkan kapal, karena menenggelamkan kapal itu kita harus melihat ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada yang melanggar kita hanya tangkap dan memproses,” jelas Simon kepada Cahaya Papua, kemarin.

Simon menambahkan, bukan berarti Pemerintah Papua Barat membangkan atas perintah pemerintah pusat, tetapi lebih kepada menerapkan aturan sesuai undang-undang yang berlaku.

“Kami tetap ikut aturan. Buktinya beberapa waktu lalu ada yang ditangkap dan kami proses. Karena ada undang-undang mengatur. Baik yang menangkap ikan tidak sesuai aturan maupun peralatan yang digunakan,” tegasnya.

Lanjut Simon, saat ini DKP Papua Barat telah memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang akan membantu proses pemeriksaan. Ia juga berharap peran dari nelayan dalam melapor keberadaan kapal asing atau illegal fishing. Karena diakui saat ini DKP Papua Barat masih terkendala dengan sarana prasarana. |ADITH SETYAWAN

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan